Organisasi HAM lokal dan internasional mendesak perdana menteri baru Nepal agar memastikan mereka yang melakukan kejahatan dalam perang saudara di negara itu harus diadili.
Dalam surat terbuka hari Jumat kepada Perdana Menteri Baburam Bhattarai, organisasi HAM di New York Human Rights Watch, dan organisasi HAM di London Amnesti Internasional, Forum Advokasi di Nepal, dan International Commission of Jurists di Jenewa menyatakan prihatin atas kesepakatan politik baru-baru ini untuk memberi amnesti kepada mereka yang dituduh melanggar HAM dalam konflik bertahun-tahun.
Perdana Menteri Bhattarai adalah anggota Partai Maois Nepal, yang menguasai kursi terbanyak di parlemen negara itu. DPR memilih Bhattarai dalam pemungutan suara hari Minggu.
Pemberontak Maois Nepal bentrok dengan pasukan pemerintah dalam pemberontakan selama satu dekade yang menewaskan lebih dari 13 ribu orang. Konflik berakhir ketika pemberontak menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah tahun 2006 dan setuju untuk ikut proses politik.
Organisasi HAM mengatakan usul untuk mencabut kasus-kasus kriminal dan memberi amnesti kepada orang yang dituduh melanggar HAM dalam perang saudara itu akan melanggar hak-hak azasi para korban.
