Pada saat Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dan timnya berkunjung ke China pada 23-28 Mei, kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International, telah mengatakan bahwa pemimpin PBB itu harus “menanggapi kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM” di Kawasan Otonomi Uighur di provinsi Xinjiang, China barat laut.
Kantor Bachelet hari Jumat (20/5) mengatakan bahwa lawatannya selama enam hari ke China akan meliputi kunjungan ke Guangzhou, kota pelabuhan di China timur, Urumqi dan Kashgar, kota-kota di Xinjiang di mana China dituduh melakukan genosida oleh pemerintah AS.
“Pertemuan-pertemuan saya dengan Presiden Xi dan pejabat senior lainnya merupakan kesempatan berharga untuk membahas langsung isu-isu HAM dan keprihatinan di China dan di dunia. Agar pembangunan, perdamaian dan keamanan berjalan secara berkesinambungan, baik di dalam negeri maupun lintas perbatasan, maka HAM, keadilan dan penyertaan semua pihak, tanpa terkecuali, haruslah menjadi intinya,” kata Bachelet dalam sebuah pernyataan melalui surel kepada VOA oleh Kantor HAM PBB.
Pada konferensi pers hari Senin (23/5), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, “Dia (Bachelet) akan berpeluang berinteraksi secara luas dengan orang-orang dari berbagai sektor.”
“Harapan kami lawatan ini bisa semakin memajukan komunikasi dan kerjasama antara kedua pihak serta memainkan peran positif dalam mempromosikan HAM internasional,” demikian kata Wang kepada pers di Beijing.
AS dan beberapa negara Barat menuduh China melakukan genosida. Beijing disebut telah menempatkan lebih dari sejuta warga Uighur dan minoritas etnis Muslim Turki ke dalam kamp-kamp dan mereka mengalami penyiksaan, sterilisasi, dan kerja paksa. [jm/rd]
