Sejumlah organisasi hak asasi manusia mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya, yang meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB, untuk mengadakan debat pada pertemuan berikutnya pada 2023, tentang catatan HAM China di wilayah Xinjiang.
“Masyarakat internasional harus mengingat kewajibannya untuk mengakhiri kekejaman seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Dolkun Isa, presiden Kongres Uyghur Dunia.
Rancangan resolusi yang dipresentasikan pada Senin (26/9) itu mencakup dukungan yang diberikan oleh Inggris, Kanada, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia dan Norwegia.
Lebih dari 60 organisasi Uyghur dari 20 negara menyambut baik rancangan resolusi itu. Dalam pernyataan bersama, organisasi-organisasi itu mengatakan mereka akan terus mendorong tindakan lebih lanjut menyusul penilaian PBB bulan lalu tentang perlakuan China terhadap kelompok Uyghur di wilayah Xinjiang.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa China mungkin telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" terhadap orang-orang Uyghur dan populasi Muslim Turki lainnya.
"Pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya merespons pelanggaran itu," ujar Omer Kanat, direktur eksekutif Proyek HAM Uyghur yang berbasis di Washington. [ka/rs]
Forum