Asia Tengah telah menjadi sumber pejuang asing yang kian meningkat bagi kelompok-kelompok militan radikal yang beroperasi di Timur Tengah, khususnya Negara Islam atau ISIS.
PBB memperkirakan ISIS dan kelompok-kelompok terkait memiliki sedikitnya 25 ribu pejuang asing dari lebih dari 100 negara. Menurut data dari Pusat Kontra-Terorisme Amerika, ISIS telah merekrut ratusan orang dari Tajikistan dan Kyrgyzstan, dan lebih dari 1.000 orang dari Kazakhstan.
"Pekan lalu, kami mengetahui bahwa kepala program kontra-terorisme Tajikistan, yang pernah dilatih pemerintah Amerika Serikat, meninggalkan jabatannya untuk bergabung dengan ISIS,” kata Chris Smith, anggota DPR dari Partai Republik dari New Jersey.
Para pakar mengatakan pemerintah-pemerintah Asia Tengah menghadapi banyak masalah yang mendorong rakyat mereka bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, seperti korupsi yang merajalela, kurangnya penertiban hukum, dan pelanggaran HAM.
Tingginya tingkat pengangguran dan prospek ekonomi yang buruk juga ikut mengakibatkan ketidakpuasan rakyat. Kelompok-kelompok radikal mengeksploitasi faktor-faktor ini untuk menarik orang-orang muda untuk bergabung.
Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah regional untuk mencegah penyebaran pesan-pesan teroris melalui media sosial dan arus keluar-masuk pejuang asing melalui perbatasan.
"Sementara tidak ada data statistik yang bisa diandalkan, riset mengisyaratkan bahwa mayoritas pejuang Asia Tengah di Suriah dan Irak direkrut ketika mereka berada di luar negara asal mereka masing-masing. Umumnya, sewaktu mereka berada di Rusia, dimana jutaan di antara mereka hidup sebagai pekerja migran,” kata Daniel Rosenblum, Deputi Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Tengah.
Para pakar mengatakan, tidak ada solusi mudah bagi masalah ini, namun usaha-usaha jangka panjang harus mencakup perbaikan prospek ekonomi sehingga orang-orang muda bisa bekerja di negara mereka sendiri dimana radikalisasi kemungkinannya lebih kecil terjadi dibanding di komunitas-komunitas migran.
Sementara Amerika dapat membantu usaha itu, beberapa pakar mengatakan, solusinya nyatanya ada di tangan pemerintah setempat.
"Mereka lah yang paling cepat bisa mengambil tindakan. Mereka yang tahu masyarakat mereka, dan mereka yang pada akhirnya mendeteksi, dan atau mencegah atau menanggapi insiden,” kata Frank Ciluffo, pakar masalah Asia Tengah dari Universitas George Washington.
Para pakar mengatakan, pemerintah-pemerintah di Asia Tengah dan di manapun di dunia harus memperbaiki catatan HAM mereka dan mencegah terjadinya marjinalisasi kelompok-kelompok minoritas.
