Setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan presiden tahun 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, partai Republik dengan cepat berfokus pada Harris dan pekerjaannya dalam masalah imigrasi, dengan menyebutnya “pengawas perbatasan.”
Anggota Kongres AS Guy Reschenthaler, seorang Republikan dari Pennsylvania mengatakan pada sidang Komisi Peraturan DPR pada Selasa (23/7), Biden menunjuk Harris untuk mengurus perbatasan, setelah 64 hari menjabat sebagai presiden.
Sidang tersebut berfokus pada resolusi darurat yang mengatasi “kegagalan-kegagalan pengawas perbatasan dan dampak negatifnya terhadap sesama warga negara di seluruh negeri.”
“Dengan Harris sebagai pemimpin, pemerintahan Biden-Harris memenuhi janji mereka untuk secara sistematis membongkar kebijakan perbatasan yang aman dari Presiden Donald Trump,” kata Reschenthaler.
Namun apakah Harris ditunjuk sebagai pengawas perbatasan? Para pakar imigrasi menjawab “tidak.”
Theresa Cardinal Brown, penasihat senior bidang imigrasi dan kebijakan perbatasan di Pusat Kebijakan Bipartisan mengatakan, pada awal pemerintahan Biden, Harris diberi tugas untuk membatasi migrasi di perbatasan selatan AS dan bekerja sama dengan negara-negara Amerika Tengah untuk mengatasi akar permasalahan migrasi melalui diplomasi, pembangunan dan investasi.
“Dia tidak pernah diangkat menjadi pengawas perbatasan. Faktanya, perbatasan sama sekali bukan isu utamanya. Perbatasan adalah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri Alejandro Mayorkas. Ia tidak pernah bertanggung jawab atas perbatasan,” kata Brown.
Pemerintahan Trump hampir menutup perbatasan bagi imigran selama pandemi lalu, ketika para pejabat menerapkan instruksi presiden terkait kesehatan publik. Instruksi itu memungkinkan pemulangan segera migran, sehingga secara efektif menolak sebagian besar migran, tanpa memberi mereka kesempatan untuk mencari suaka.
Ketika Presiden Biden mulai menjabat pada Januari 2021, pengusiran terhadap migran terus berlanjut, kecuali bagi anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki pendamping. Baik Biden maupun Harris secara terbuka mendesak para migran untuk tidak datang, namun para migran terus melakukannya, sehingga menimbulkan krisis politik bagi Biden pada awal pemerintahannya.
Biden segera meminta Harris untuk memelopori strategi “akar permasalahan,” dengan sangat mengandalkan penggunaan investasi Amerika. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan mencegah para migran meninggalkan tiga negara Amerika Tengah, tempat asal sejumlah besar migran berasal yang mencakup Honduras, El Salvador, dan Guatemala.
Walaupun belum diketahui bagaimana kebiajakan imigrasi yang akan dijalankan Harris nantinya, pengacara imigrasi Hector Quiroga berpendapat bahwa Harris akan melanjutkan kebijakan yang diusung Biden, namun ia melihat pesan terkait isu imigrasi yang disampaikan Harris telah berubah.
“Rekam jejaknya cukup menarik karena pada awalnya, ia [Harris] bersikap terlalu diplomatis. ... Setelah beberapa saat menjabat [sebagai wakil presiden], Harris telah mengatakan, 'Tolong jangan datang' kepada para migran,” ujar Quiroga, merujuk pada perubahan sikap Harris menjadi lebih keras dalam isu imigrasi.
Quiroga merujuk pada kunjungan Harris ke Guatemala pada 2021 di mana ia bertemu dengan Presiden Guatemala Alejandro Giammattei. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak berupaya mengatasi akar permasalahan migrasi ilegal. Dalam kunjungan itu pula, Harris menekankan komitmen pemerintahan Biden untuk membantu para warga Guatemala menemukan “harapan di tanah airnya sendiri.” [ps/ab/rs]
Forum