Pakistan mengacaukan layanan telepon seluler dan internet secara nasional pada hari pemilu, Kamis (8/2), ketika para pemilih memberikan suara mereka dalam pemilu parlemen.
Pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada pagi hari tepat sebelum tempat-tempat pemungutan suara dibuka untuk sekitar 128 juta pemilih yang memenuhi syarat mengatakan bahwa gangguan pada layanan telepon dimaksudkan untuk “mengurangi potensi ancaman keamanan” dan “menjaga hukum dan ketertiban.” Pengumuman tersebut tidak membahas pemadaman internet.
Gangguan tersebut terjadi setelah dua ledakan bom terpisah di luar kantor kampanye di provinsi Baluchistan, Pakistan barat daya pada hari Rabu yang menewaskan 30 orang, dan kelompok militan Negara Islam (ISIS) mengklaim serangan tersebut.
Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 650.000 personel tentara, paramiliter, dan polisi untuk menjaga keamanan bagi puluhan ribu TPS di negara berpenduduk terpadat kelima di dunia itu, dengan perkiraan populasi 241 juta jiwa.
Sebuah ledakan bom yang menarget patroli polisi di distrik Dera Ismail Khan, Pakistan barat laut pada Kamis sore menewaskan sedikitnya lima petugas. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan di sebuah distrik di mana militan dari Tehrik-i-Taliban Pakistan yang terlarang membantai 10 personel keamanan dalam serangan menjelang fajar di kantor polisi awal pekan ini.
Namun penangguhan layanan telepon dan internet memicu tuduhan luas bahwa indakan itu merupakan upaya pemerintah sementara Pakistan yang didukung oleh militer untuk melakukan kecurangan dalam pemilu, terutama untuk membatasi para kandidat yang setia pada partai mantan Perdana Menteri Imran Khan yang kini mendekam di penjara.
NetBlocks, sebuah badan pengawas independen yang memantau keamanan siber global dan tata kelola internet, mengonfirmasi penangguhan layanan komunikasi secara nasional.
“Data jaringan real-time menunjukkan bahwa pemadaman internet kini terjadi di beberapa wilayah Pakistan, selain gangguan jaringan seluler. Insiden ini terjadi pada hari pemilu dan setelah berbulan-bulan sensor digital menyasar oposisi politik,” kata badan pengawas tersebut di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Khan, politisi nasional paling populer berusia 71 tahun, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang lama karena korupsi yang dibantah keras dan tuduhan-tuduhan lainnya menjelang pemungutan suara. [lt/ab]
Forum