PBB —
Palestina yakin akan mendapatkan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai negara pada Kamis (29/11) namun keberhasilan tersebut dapat berharga mahal: Penundaan negara independen Palestina karena oposisi yang kuat dari Israel.
Amerika Serikat, sekutu sekutu terdekat Israel, telah meluncurkan kampanye agresif untuk menggagalkan pemilihan suara di Majelis Umum, yang dianggap Palestina sebagai langkah bersejarah untuk mendapatkan pengakuan global.
Palestina mengatakan mereka memerlukan pengakuan PBB sebagai negara di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem timur, tanah yang diakuisisi oleh Israel pada 1967, untuk dapat melanjutkan negosiasi dengan Israel. Status sebagai negara pengamat dan bukan anggota PBB juga dapat membuka jalan untuk menuntut Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas kemungkinan kejahatan perang.
Dalam upaya terakhir pada Rabu (28/11), Wakil Menteri Luar Negeri AS William Burns membuat pendekatan personal pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan menjanjikan bahwa Presiden Barack Obama akan berlaku sebagai mediator pada 2013 jika Abbas melepaskan usaha membentuk negara. Namun pemimpin Palestina tersebut menolaknya, ujar staff Abbas Saeb Erekat.
Bagi Abbas, permintaan kepada PBB itu penting jika ia ingin mempertahankan kepemimpinan dan relevansinya, terutama menyusul konflik terkini antara rivalnya Hamas di Gaza dan Israel. Mereka melihat kelompok militan Islam tersebut mengklaim kemenangan dan mendapat tempat di dunia Arab sementara gerakan Fatah terkait Abbas terpinggirkan dan termarjinalisasikan.
Palestina memilih “Hari Internasional untuk Solidaritas terhadap Warga Palestina” untuk pemungutan suara tersebut. Sebelum diadakan, akan ada pidato-pidato di pagi hari oleh para pendukung hak-hak Palestina. Abbas dijadwalkan menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut, sebelum kemudian mempresentasikan kasus kenegaraan Palestina kepada Majelis Umum.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memperingatkan pada Rabu bahwa pemungutan suara PBB tidak akan memenuhi tujuan adanya negara independen Palestina dan Israel yang hidup berdampingan dalam damai, sesuatu yang didukung oleh AS karena hal tersebut memerlukan negosiasi langsung.
“Kita memerlukan lingkungan yang kondusif untuk itu,” ia berkata pada wartawan di Washington. “Dan kami mendesak kedua belah pihak untuk menarik diri dari aksi-aksi yang mungkin akan mempersulit diadakannya negosiasi yang berarti yang fokus pada pencarian resolusi.”
Kongres AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi finansial jika Palestina meningkatkan statusnya di PBB.
Sebelum pemungutan suara tersebut, Senator Orrin Hatch dari Partai Republik mengajukan amandemen rancangan undang-undang pertahanan pada Rabu yang akan menghapuskan pendanaan untuk PBB jika Majelis Umum mengubah status Palestina.
“Meningkatkan peran Palestina di PBB merupakan pendekatan yang sangat keliru, terutama dengan perkembangan militer terkini di Timur Tengah,” ujarnya dalam pernyataan tertulis. “Israel adalah salah satu sekutu terdekat Amerika, dan setiap gerakan untuk memperkuat salah satu musuh terberatnya tidak boleh ditoleransi.”
Juru bicara pemerintah Israel Mark Regev mengatakan bahwa dengan pergi ke PBB, Palestina melanggar “semangat dan kata-kata dalam perjanjian yang telah ditandatangani untuk memecahkan masalah melalui negosiasi,” yang gagal empat tahun lalu.
Namun para pejabat Israel tampak mundur dari ancaman-ancaman langkah drastis jika Palestina mendapatkan persetujuan dari PBB. Mereka menyarankan pemerintah untuk mengambil tindakan jika Palestina menggunakan status baru tersebut untuk beraksi melawan Israel.
Regev, sementara itu, menegaskan bahwa Israel bersedia melanjutkan pembicaraan tanpa ada syarat.
Para diplomat PBB mengatakan akan mendengarkan pidato Abbas di Majelis Umum pada Kamis sore dengan seksama sebelum memberikan suara mereka. Mereka ingin melihat apakah Abbas menawarkan negosiasi baru tanpa ikatan, yang akan mengarah pada pembicaraan-pembicaraan baru. Palestina telah menuntut pembekuan wilayah Israel sebagai prasyarat.
Sebagai tanda pentingnya pemungutan suara tersebut bagi Israel, Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman terbang ke New York dan dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon sebelum pemungutan suara. Duta Besar Israel untuk PBB Ron Prosor telah dijadwalkan berbicara di Majelis Umum setelah Abbas, namun nampaknya Lieberman akan membuat Israel melawan resolusi tersebut.
Tidak seperti Dewan Keamanan, veto tidak berlaku di Majelis Umum. Badan dunia beranggotakan 193 negara tersebut didominasi oleh negara-negara yang bersimpati pada Palestina dan resolusi untuk menaikkan statusnya dari pengamat menjadi negara pengamat bukan anggota hanya mebutuhkan mayoritas suara untuk disetujui. Sejauh ini, 132 negara – lebih dari dua pertiga negara anggota PBB – telah mengakui Palestina sebagai negara.
Palestina telah mendekati negara-negara Barat, terutama di Eropa, yang dianggap kritis dalam menaikkan posisi mereka di dunia internasional. Sejumlah negara telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan suara ‘ya’, termasuk Perancis, Spanyol, Norwegia, Denmark dan Swiss. Mereka yang menolak atau tidak akan memberikan suara adalah Amerika Serikat, Israel, Jerman, Kanada, Belanda dan Australia.
Pemberian suara yang banyak akan memperbaiki kedudukan Abbas.
“Jika hasilnya buruk, kelompok radikal akan menang,” ujar Duta Besar India untuk PBB, Hardeep Singh Puri.
Palestina beralih ke Majelis Umum setelah Amerika Serikat mengumumkan akan memveto tuntutan mereka musim gugur yang lalu untuk keanggotaan PBB secara penuh sampai ada pembicaraan perdamaian dengan Israel.
Menyusul langkah tahun lalu oleh Palestina untuk bergabung dengan badan budaya PBB UNESCO, Amerika Serikat menghentikan dana untuk organisasi tersebut, yang mencapai 22 persen dari anggaran. AS juga menghentikan dana untuk Palestina. (AP/Edith M. Lederer)
Amerika Serikat, sekutu sekutu terdekat Israel, telah meluncurkan kampanye agresif untuk menggagalkan pemilihan suara di Majelis Umum, yang dianggap Palestina sebagai langkah bersejarah untuk mendapatkan pengakuan global.
Palestina mengatakan mereka memerlukan pengakuan PBB sebagai negara di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem timur, tanah yang diakuisisi oleh Israel pada 1967, untuk dapat melanjutkan negosiasi dengan Israel. Status sebagai negara pengamat dan bukan anggota PBB juga dapat membuka jalan untuk menuntut Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas kemungkinan kejahatan perang.
Dalam upaya terakhir pada Rabu (28/11), Wakil Menteri Luar Negeri AS William Burns membuat pendekatan personal pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan menjanjikan bahwa Presiden Barack Obama akan berlaku sebagai mediator pada 2013 jika Abbas melepaskan usaha membentuk negara. Namun pemimpin Palestina tersebut menolaknya, ujar staff Abbas Saeb Erekat.
Bagi Abbas, permintaan kepada PBB itu penting jika ia ingin mempertahankan kepemimpinan dan relevansinya, terutama menyusul konflik terkini antara rivalnya Hamas di Gaza dan Israel. Mereka melihat kelompok militan Islam tersebut mengklaim kemenangan dan mendapat tempat di dunia Arab sementara gerakan Fatah terkait Abbas terpinggirkan dan termarjinalisasikan.
Palestina memilih “Hari Internasional untuk Solidaritas terhadap Warga Palestina” untuk pemungutan suara tersebut. Sebelum diadakan, akan ada pidato-pidato di pagi hari oleh para pendukung hak-hak Palestina. Abbas dijadwalkan menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut, sebelum kemudian mempresentasikan kasus kenegaraan Palestina kepada Majelis Umum.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memperingatkan pada Rabu bahwa pemungutan suara PBB tidak akan memenuhi tujuan adanya negara independen Palestina dan Israel yang hidup berdampingan dalam damai, sesuatu yang didukung oleh AS karena hal tersebut memerlukan negosiasi langsung.
“Kita memerlukan lingkungan yang kondusif untuk itu,” ia berkata pada wartawan di Washington. “Dan kami mendesak kedua belah pihak untuk menarik diri dari aksi-aksi yang mungkin akan mempersulit diadakannya negosiasi yang berarti yang fokus pada pencarian resolusi.”
Kongres AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi finansial jika Palestina meningkatkan statusnya di PBB.
Sebelum pemungutan suara tersebut, Senator Orrin Hatch dari Partai Republik mengajukan amandemen rancangan undang-undang pertahanan pada Rabu yang akan menghapuskan pendanaan untuk PBB jika Majelis Umum mengubah status Palestina.
“Meningkatkan peran Palestina di PBB merupakan pendekatan yang sangat keliru, terutama dengan perkembangan militer terkini di Timur Tengah,” ujarnya dalam pernyataan tertulis. “Israel adalah salah satu sekutu terdekat Amerika, dan setiap gerakan untuk memperkuat salah satu musuh terberatnya tidak boleh ditoleransi.”
Juru bicara pemerintah Israel Mark Regev mengatakan bahwa dengan pergi ke PBB, Palestina melanggar “semangat dan kata-kata dalam perjanjian yang telah ditandatangani untuk memecahkan masalah melalui negosiasi,” yang gagal empat tahun lalu.
Namun para pejabat Israel tampak mundur dari ancaman-ancaman langkah drastis jika Palestina mendapatkan persetujuan dari PBB. Mereka menyarankan pemerintah untuk mengambil tindakan jika Palestina menggunakan status baru tersebut untuk beraksi melawan Israel.
Regev, sementara itu, menegaskan bahwa Israel bersedia melanjutkan pembicaraan tanpa ada syarat.
Para diplomat PBB mengatakan akan mendengarkan pidato Abbas di Majelis Umum pada Kamis sore dengan seksama sebelum memberikan suara mereka. Mereka ingin melihat apakah Abbas menawarkan negosiasi baru tanpa ikatan, yang akan mengarah pada pembicaraan-pembicaraan baru. Palestina telah menuntut pembekuan wilayah Israel sebagai prasyarat.
Sebagai tanda pentingnya pemungutan suara tersebut bagi Israel, Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman terbang ke New York dan dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon sebelum pemungutan suara. Duta Besar Israel untuk PBB Ron Prosor telah dijadwalkan berbicara di Majelis Umum setelah Abbas, namun nampaknya Lieberman akan membuat Israel melawan resolusi tersebut.
Tidak seperti Dewan Keamanan, veto tidak berlaku di Majelis Umum. Badan dunia beranggotakan 193 negara tersebut didominasi oleh negara-negara yang bersimpati pada Palestina dan resolusi untuk menaikkan statusnya dari pengamat menjadi negara pengamat bukan anggota hanya mebutuhkan mayoritas suara untuk disetujui. Sejauh ini, 132 negara – lebih dari dua pertiga negara anggota PBB – telah mengakui Palestina sebagai negara.
Palestina telah mendekati negara-negara Barat, terutama di Eropa, yang dianggap kritis dalam menaikkan posisi mereka di dunia internasional. Sejumlah negara telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan suara ‘ya’, termasuk Perancis, Spanyol, Norwegia, Denmark dan Swiss. Mereka yang menolak atau tidak akan memberikan suara adalah Amerika Serikat, Israel, Jerman, Kanada, Belanda dan Australia.
Pemberian suara yang banyak akan memperbaiki kedudukan Abbas.
“Jika hasilnya buruk, kelompok radikal akan menang,” ujar Duta Besar India untuk PBB, Hardeep Singh Puri.
Palestina beralih ke Majelis Umum setelah Amerika Serikat mengumumkan akan memveto tuntutan mereka musim gugur yang lalu untuk keanggotaan PBB secara penuh sampai ada pembicaraan perdamaian dengan Israel.
Menyusul langkah tahun lalu oleh Palestina untuk bergabung dengan badan budaya PBB UNESCO, Amerika Serikat menghentikan dana untuk organisasi tersebut, yang mencapai 22 persen dari anggaran. AS juga menghentikan dana untuk Palestina. (AP/Edith M. Lederer)
