Sebuah panel pemerintah yang mempelajari kemungkinan turun tahta Kaisar Jepang Akihito akan mengeluarkan laporan Senin (23/1) yang akan mendukung pelaksanaan legislasi khusus yang akan berlaku untuknya tapi tidak untuk kaisar-kaisar yang akan datang.
Panel tersebut sedang mempelajari bagaimana mengakomodasi keinginan Akihito untuk turun tahta, yang ia nyatakan Agustus lalu ketika ia mengemukakan keprihatinan-keprihatinannya bahwa usia dan kesehatannya mulai membatasi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Akihito akan berulang tahun ke-83 bulan lalu.
Laporan yang akan dikeluarkan Senin malam itu akan membuka jalan untuk diskusi parlemen. Posisi-posisi utamanya diumumkan pada laporan-laporan media pada siang hari, tapi gelar kaisar, peran dan rincian lain mengenai kehidupannya setelah turun tahta akan dibahas kemudian.
Panel beranggotakan enam orang tersebut, setelah mewawancarai para ahli konstitusi dan monarki, sepakat bahwa mengizinkan turun tahta adalah cara paling pantas untuk memenuhi permintaan Akihito, namun menetapkan sistem permanen yang mencakup semua kaisar mendatang akan sulit.
Jika legislasi itu diberlakukan, Kaisar Akihito akan menjadi yang pertama yang turun tahta sejak Kaisar Kokaku 200 tahun lalu.
Para anggota panel telah mengatakan bahwa mereka berencana menyertakan beragam opini. Beberapa ahli telah mengatakan bahwa Undang-undang Kekaisaran perlu direvisi.
UU tersebut, yang dikeluarkan tahun 1947, sebagian besar merupakan warisan konstitusi abad 19 yang melarang turun tahta karena dianggap berisiko pada stabilitas. [hd]
