Panel Mahkamah Agung Brazil dengan suara bulat mendukung keputusan salah satu hakimnya untuk memblokir platform media sosial milik miliarder Elon Musk, X, secara nasional. Dukungan tersebut disampaikan lewat situs resmi pengadilan tertinggi itu.
Dukungan yang lebih luas di antara para hakim melemahkan upaya Musk dan para pendukungnya untuk mencap Hakim Alexandre de Moraes sebagai pembangkang dan penyensor otoriter terhadap pidato politik.
Panel tersebut terdiri dari lima dari 11 hakim, termasuk de Moraes. Dia memerintahkan pemblokiran platform tersebut karena gagal menunjuk perwakilan hukum lokal seperti yang diwajibkan oleh hukum Brazil. X akan tetap diblokir sampai mereka mematuhi perintahnya dan membayar denda yang belum dibayar minggu lalu, yang jumlahnya lebih dari US$3 juta.
Platform ini telah berselisih dengan de Moraes karena keengganannya untuk memblokir pengguna X, dan menuduh bahwa de Moraes menginginkan perwakilan hukum di dalam negeri sehingga pihak berwenang Brazil dapat menggunakan pengaruhnya terhadap perusahaan dengan memiliki seseorang untuk ditangkap.
De Moraes juga menetapkan denda harian sebesar US$8,900 terhadap orang atau perusahaan yang menggunakan jaringan virtual pribadi, atau VPN, untuk mengakses X. Beberapa pakar hukum, termasuk Asosiasi Pengacara Brazil, mempertanyakan alasan keputusan itu, dan bagaimana menegakkan hal tersebut. Mereka mengatakan akan meminta Mahkamah Agung mengkaji kembali ketentuan tersebut.
Meskipun demikian mayoritas panel mendukung denda VPN. Hanya satu hakim yang menentang denda VPN itu, kecuali jika pengguna terbukti menggunakan X untuk melakukan kejahatan.
Perseteruan dengan Musk
Brazil, yang memiliki puluhan juta pengguna X, merupakan salah satu pasar terbesar bagi platform tersebut. Pemblokiran ini menandai eskalasi dramatis dalam perseteruan yang telah berlangsung berbulan-bulan antara Musk dan de Moraes terkait kebebasan berbicara, akun-akun sayap kanan, dan informasi yang keliru.
Selama akhir pekan lalu, banyak pengguna X di Brazil mengatakan mereka merasa terputus dari dunia dan mulai bermigrasi secara massal ke platform alternatif seperti Bluesky dan Threads.
Penangguhan tersebut telah memicu pertikaian antara de Moraes dan penyedia internet satelit milik Musk, Starlink, yang menolak untuk melaksanakan keputusan pengadilan.
“Dia melanggar konstitusi Brazil berulang kali dan mengerikan, setelah bersumpah untuk melindunginya,” tulis Musk beberapa jam sebelum pemungutan suara, dan menambahkan serentetan hinaan dan tuduhan setelah pemungutan suara panel. Musk pada hari Minggu mengumumkan pembuatan akun X untuk mempublikasikan keputusan pengadilan yang menurutnya akan menunjukkan bahwa mereka telah melanggar hukum Brazil.
Namun, para pakar hukum mengatakan klaim semacam itu tidak berdasar, mencatat bahwa rekan-rekan de Moraes telah berulang kali mendukung keputusannya; seperti yang mereka lakukan pada hari Senin (2/9). Meskipun tindakannya dipandang oleh para pakar sebagai tindakan yang sah, tindakan tersebut telah memicu perdebatan mengenai apakah ada seseorang yang telah mendapat kekuasaan yang terlalu besar, atau apakah keputusannya harus lebih transparan.
Pemblokiran X telah membuat de Moraes minggu lalu membekukan aset keuangan Brazil Starlink, untuk memaksanya membayar denda X. Ia mengatakan kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari kelompok ekonomi yang sama. Perusahaan ini mengatakan mereka memiliki lebih dari 250.000 klien di negara Amerika Selatan tersebut.
Para pakar hukum mempertanyakan dasar hukum dari langkah tersebut, dan firma hukum Starlink, Veirano, mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka telah mengajukan banding atas pembekuan tersebut. Mereka menolak berkomentar lebih lanjut.
Dalam sebuah pembangkangan, Starlink mengatakan kepada regulator telekomunikasi Anatel bahwa mereka tidak akan memblokir akses X hingga akun keuangannya dicairkan.
Kantor pers Anatel menyampaikan hal tersebut dalam sebuah email kepada Associated Press. Starlink tidak menanggapi permintaan komentar. Hal ini berarti penutupan Starlink kemungkinan besar akan terjadi, meskipun penegakan hukum akan sulit dilakukan karena satelit perusahaan ini tidak berada di dalam wilayah negara, kata Luca Belli, koordinator Pusat Teknologi dan Masyarakat di Getulio Vargas Foundation. Sistem ini sangat populer di daerah pedesaan dan hutan yang luas di Brazil.
Presiden Anatel, Carlos Baigorri, mengatakan kepada media lokal GloboNews pada hari Minggu (1/9) sore bahwa ia telah menyampaikan keputusan Starlink kepada Hakim De Moraes.
Baigorri mengatakan kepada GloboNews bahwa “sanksi maksimum” untuk perusahaan telekomunikasi adalah pencabutan izinnya. Dia mengatakan jika Starlink kehilangan lisensinya dan tetap menyediakan layanan, maka perusahaan tersebut dianggap melakukan kejahatan. Anatel dapat menyita peralatan dari 23 stasiun bumi Starlink di Brazil yang menjamin kualitas layanan internetnya, katanya. [em/ka]
Forum