Para hakim di Tunisia pada Minggu (6/2) menolak langkah Presiden Kais Saied untuk membubarkan dewan pengawas kehakiman, sebuah langkah yang dianggap bisa merongrong independensi mereka.
Saied pada Minggu (6/2) mengumumkan akan membubarkan Dewan Kehakiman Agung, satu dari sedikit lembaga negara yang masih bisa bertindak secara independen. Langkah itu merupakan yang terbaru dari serangkaian aksinya yang oleh lawan-lawan politiknya disebut sebagai "kudeta".
Pada Juli, ia menangguhkan parlemen secara mendadak, mencopot perdana menteri dan mengatakan ia bisa memerintah dengan dekrit. Dan setelah itu ia pernah mengatakan akan menulis ulang konstitusi demokratik tahun 2014, sebelum menyerahkan keputusan amendemen konstitusi dalam sebuah referendum.
Saied telah berjanji akan menegakkan hak-hak dan kebebasan yang dimenangkan dalam revolusi 2011 yang memperkenalkan demokrasi pada negara tersebut. Tapi para pengkritiknya mengatakan ia semakin merangkul pasukan keamanan Tunisia. Mereka khawatir ia akan mengambil sikap lebih keras terhadap para pembangkang.
Masalah ekonomi Tunisia yang mengerikan dan krisis yang membayangi keuangan publik bisa mengusik rencana Saied untuk mengatur ulang revolusi 2011 dengan konstitusi baru, meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusuhan publik. [vm/pp]
