Para pekerja migran di Asia dikurung dan ditinggalkan oleh majikan mereka meski negara-negara di mana mereka bekerja telah melonggarkan pembatasan-pembatasan terkait wabah virus corona.
Situasi memprihatinkan tersebut diungkapkan oleh sejumlah kelompok HAM baru-baru ini. Mereka menyerukan agar negara-negara yang menampung para pekerja migran menyediakan layanan perumahan yang lebih baik dan melakukan perubahan undang-undang terkait visa bagi para pekerja migran.
"Jelas bahwa pemerintah-pemerintah ini dan para pengusaha, benar-benar memperlakukan pekerja migran sebagai warga negara kelas dua," kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia organisasi nirlaba Human Rights Watch.
Pernyataan yang dikeluarkan kelompok-kelompok HAM ini muncul setelah belasan pekerja dari Myanmar ditelantarkan di pinggir jalan di Thailand pekan ini, menyusul larangan keluar masuknya pekerja migran di beberapa daerah tertentu karena wabah COVID-19.
Di Singapura, di mana asrama-asrama yang sempit dianggap sebagai pusat penyebaran virus, sebagian besar pekerja migran dikurung di kamar-kamar mereka meski pihak berwenang negara kota itu telah melonggarkan pembatasan-pembatasan.
"Tentu saja, pemerintah perlu menangani wabah dan mengetes para pekerja migran itu. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang melanggar hak-hak pekerja itu, dan dengan cara yang tidak akan mereka terapkan pada warga mereka sendiri," kata Robertson kepada Reuters.
Di Singapura, di mana sebagian besar kasus COVID-19 yang dilaporkan terkait dengan asrama pekerja migran, pihak berwenang telah mengurung fasilitas-fasilitas itu. Padahal ada 320.000 orang, umumnya para pekerja asal negara-negara Asia Selatan yang bergaji rendah, ditampung di sana.
Para pekerja itu hanya diizinkan ke luar asrama dengan persyaratan ketat, dan itupun dalam periode waktu yang relatif singkat pada hari libur mereka. Pihak berwenang Singapura mengatakan, para pekerja migran di beberapa asrama akan diizinkan pergi ke luar asrama sebulan sekali mulai tahun depan jika mereka memakai perangkat pelacak kontak dan sering menjalani tes virus corona.
Tindakan pemerintah itu "tidak proporsional" dan tidak menghormati hak-hak pekerja migran, kata Alex Au, wakil ketua Transient Workers Count Too, lembaga nirlaba di Singapura yang memperjuangkan hak-hak para pekerja migran. "Ya, kita perlu waspada, tapi ini soal proporsionalitas: fakta tidak membenarkan bahwa pembatasan pekerja migran harus separah itu," katanya.
Pemerintah Singapura sendiri membela tindakannya, dengan mengatakan bahwa pekerja migran telah mendapatkan perawatan yang baik, dan akan mendapatkan vaksin gratis seperti penduduk lainnya.
Di negara tetangga Malaysia, pihak berwenang mengatakan mereka akan mengajukan gugatan terhadap Top Glove, perusahaan pembuat sarung tangan medis terbesar di dunia, karena menyediakan akomodasi yang buruk bagi para pekerja migran setelah wabah COVID-19 merebak.
Di Thailand, pihak berwenang mengatakan mereka akan memperpanjang izin kerja para migran, memberi kesempatan bagi para pekerja migran untuk diuji secara gratis, dan mengajukan gugatan terhadap majikan yang menelantarkan pekerja. [ab/uh]
