Para pemimpin Uni Eropa sedang mempertimbangkan reformasi untuk mengatasi migrasi ketika mereka memulai pertemuan dua hari, Kamis (28/6).
Kedatangan migran ke benua itu telah menurun tajam sejak krisis 2015 yang menimbulkan perpecahan di antara ke-28 anggota blok itu terkait bagaimana mereka harus menanggapi membanjirnya migran tersebut.
Beberapa negara menggalakkan kebijakan pintu terbuka yang semakin lebar, sementara yang lain menetapkan hambatan untuk mencegah migran mencapai Eropa melintasi perbatasan negara mereka.
Uni Eropa mengatakan pada tahun 2015 ada lebih dari 1,8 juta kasus penyeberangan perbatasan secara gelap ke negara-negara anggotanya. Presiden EU Donald Tusk menulis dalam surat menjelang KTT itu bahwa jumlah penyeberangan ilegal telah turun 96 persen sejak masa puncaknya.
Kebijakan yang selama ini diberlakukan telah ikut mendorong menurunnya angka itu, terutama kesepakatan dengan Turki agar pemerintah Turki membantu memutuskan rute migrasi dan menerima kembalinya mereka yang melakukan perjalanan dari Turki ke Yunani. Uni Eropa juga mulai berusaha keras untuk mengatasi akar penyebab yang mendorong orang meninggalkan negara asal mereka.
Tusk mengusulkan reformasi lebih lanjut, termasuk menyiapkan “pusat disembarkasi regional” dengan kemungkinan bantuan dari badan pengungsi PBB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi di mana Uni Eropa dapat meneliti permohonan suaka di luar wilayahnya, dan dengan demikian ikut mempersulit upaya penyelundup dan penyeberangan laut yang berbahaya yang dilakukan oleh banyak untuk berusaha mencapai Eropa.
Tusk juga meminta anggota Uni Eropa agar bekerja sama dengan negara-negara asal migran, khususnya Libya. [lt]
