Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melantik parlemen baru negara itu hari Jumat (26/4), meskipun Kabul sendiri masih menunggu hasil pemilu yang diselenggarakan pada Oktober lalu.
Pemilihan legislatif ketiga sejak tumbangnya pemerintah Taliban pada tahun 2001 diundur hingga tiga tahun karena perselisihan antara kubu Presiden Ghani dan CEO Afghanistan Abdullah Abdullah yang memperlambat proses reformasi pemilu.
Masa tugas konstitusional parlemen terdahulu berakhir pada tahun 2015. Akan tetapi Ghani mengizinkan masa tugas itu diperpanjang melalui dekrit presiden.
Setelah pemilu pada akhirnya diadakan pada Okber 2018, pengumuman hasilnya ditunda karena kontroversi terkait kejujuran dan transparansi proses tersebut serta tuduhan adanya kecurangan.
Sewaktu berpidato dalam upacara pelantikan, Ghani memuji terpilihnya banyak orang muda, yang ia sebut akan menjaga hak-hak perempuan dan HAM.
Ia juga meminta penetapan tenggat waktu bagi pengumuman hasil dari provinsi Kabul, yang mencakup ibukota dan distrik-distrik di sekitarnya. Pengumuman di sana tertunda karena badan-badan pemilu berusaha memverifikasi hasil pemilu setelah ada sejumlah besar tuduhan mengenai kecurangan.
Menanggapi tuntutan oposisi agar Ghani meletakkan jabatan pada akhir masa jabatannya dan mengizinkan pembentukan pemerintah sementara, presiden mengatakan ia akan melanjutkan posisinya itu hingga pemilu mendatang yang dijadwalkan pada 28 September.
Secara konstitusional, masa jabatan Ghani akan berakhir pada 22 Mei. Akan tetapi pemilihan presiden yang seharusnya diadakan awal tahun ini diundur hingga September mendatang. [uh]
