Parlemen China telah mengesahkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial untuk Hong Kong, yang diyakini AS dan para aktivis prodemokrasi akan semakin mengikis kebebasan di kota semiotonom itu.
UU baru yang disahkan hari Selasa (30/6) di Beijing oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China itu secara umum menyerukan pemerintah pusat di Beijing untuk mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong, yang bertujuan untuk menghadapi subversi terhadap kekuasaan negara, terorisme, separatisme dan kolusi dengan kekuatan asing. Rincian persis undang-undang baru itu belum dirilis.
Undang-undang baru itu membatasi upaya agresif Presiden China Xi Jinping untuk memperketat kontrol atas pusat keuangan itu selama beberapa tahun belakangan, yang telah menyebabkan protes besar-besaran di jalan oleh para aktivis prodemokrasi yang menginginkan kebebasan lebih besar bagi Hong Kong. Pada semester terakhir 2019, kota itu diguncang oleh demonstrasi-demonstrasi yang kerap disertai kekerasan, yang dipicu oleh RUU ekstradisi yang kontroversial dan akhirnya ditarik.
Tindakan yang diambil badan legislatif China itu tidak mengindahkan parlemen Hong Kong, yang menurut konstitusi kota itu memiliki kewenangan untuk mengesahkan suatu undang-undang keamanan. Para anggota parlemen Hong Kong sebelumnya telah ditekan Beijing untuk menyetujui suatu undang-undang keamanan nasional, tetapi mereka menghadapi protes keras.
Undang-undang itu disahkan pada hari Selasa menjelang peringatan penyerahan Hong Kong oleh Inggris ke China pada tahun 1997. Pemerintah kota itu telah melarang pertemuan tahunan yang memperingati penyerahan tersebut, dengan menyebut alasan mengenai risiko pandemi virus corona. [uh/ab]
