Para anggota parlemen Irak gagal memilih ketua parlemen pada Sabtu (18/5) karena tidak satu pun dari dua kandidat utama yang mendapatkan suara mayoritas selama sidang parlemen yang berlangsung tegang.
Kegagalan itu adalah yang terbaru dari serangkaian upaya yang kandas untuk menggantikan mantan ketua parlemen yang diberhentikan pada November lalu. Perselisihan politik dan perpecahan antara partai-partai utama Sunni menggagalkan setiap upaya sejauh ini.
Pemungutan suara pada Sabtu (18/5) adalah yang paling nyaris memilih ketua baru dari 329 anggota parlemen. Dengan 311 anggota parlemen hadir dalam sidang tersebut, kandidat utama hanya kekurangan tujuh suara.
Kantor media parlemen mengumumkan bahwa 137 anggota parlemen memilih Mahmoud al-Mashhadani, anggota parlemen tertua, sedangkan 158 lainnya memilih Salem al-Issawi.
Namun, kandidat membutuhkan setidaknya 165 suara untuk menang.
Banyak anggota parlemen tidak kembali untuk melakukan pemungutan suara kedua pada Sabtu. Sejumlah media lokal membagikan video perkelahian singkat antara anggota parlemen dan melaporkan bahwa setidaknya satu dari mereka terluka.
Kantor media parlemen kemudian mengumumkan bahwa sidang telah ditunda.
Irak, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, diperintah oleh pengaturan pembagian kekuasaan yang rumit.
Peran presiden, yang sebagian besar bersifat seremonial, biasanya dipegang oleh etnis Kurdi, sedangkan perdana menteri dipegang oleh orang Syiah. Ketua parlemen biasanya adalah politisi dari kelompok Sunni.
Namun, parlemen didominasi oleh koalisi partai-partai Syiah pro-Iran, yang mencerminkan kelompok agama terbesar di negara itu.
Ketua baru tersebut akan menggantikan Halbussi, politisi berpengaruh yang diberhentikan oleh pengadilan tinggi Irak pada November tahun lalu, setelah seorang anggota parlemen menuduhnya memalsukan surat pengunduran diri.
Halbussi telah menjadi pejabat Sunni paling senior di negara itu sejak ia pertama kali menjadi ketua parlemen pada 2018.
Masa jabatan ketua baru tidak akan berlangsung singkat karena pemilihan umum akan diadakan pada 2025. [ft]
