Televisi pemerintah Iran melaporkan parlemen yang didominasi kelompok garis keras Iran, Rabu (25/8), memutuskan untuk menyetujui mayoritas menteri yang diusulkan oleh presiden yang baru dipilih, Ibrahim Raisi.
Setelah melangsungkan dengar pendapat dan diskusi selama lima hari, para anggota parlemen menyetujui 18 dari 19 menteri yang diajukan Raisi.
Mereka tidak menyetujui Hossein Baghgoli, yang dicalonkan sebagai menteri pendidikan, karena dalam dengar pendapat parlemen pengalamannya diragukan. Ia menerima 76 suara dari 286 anggota parlemen yang hadir.
Majelis parlemen itu memiliki 290 kursi.
Raisi telah memohon kepada para anggota parlemen untuk segera memberi persetujuan atas calon-calon yang diajukannya sehingga pemerintah dapat segera bekerja untuk mengatasi pandemi dan situasi ekonomi di negara yang selama bertahun-tahun terdampak sanksi ekonomi Amerika.
Raisi mengatakan kebijakan luar negerinya akan dipusatkan pada keterlibatan dengan semua negara dan pencabutan sanksi.
Menlu Iran Siap Berunding
Hossein Amirabdollahian, yang disetujui sebagai menteri luar negeri yang baru setelah menerima 270 suara, mengatakan kementeriannya “tidak akan lari dari meja perundingan” dan akan melakukan yang terbaik untuk mencabut seluruh sanksi terhadap negaranya.
Amirabollahian, yang berusia 56 tahun, telah menjabat di beragam pemerintahan dalam rentang waktu puluhan tahun. Ia pernah menjadi wakil menteri luar negeri bagi urusan Arab dan Afrika pada masa pemerintahan presiden garis keras yang terkenal populis, Mahmoud Ahmadinejad, yang dikenal di Barat karena menyangkal terjadinya holocaust dan karena sengketa pemilu agar terpilih kembali pada 2009.
Ketika Presiden Hassan Rouhani yang relatif moderat menjabat pada 2013, Amirabollahian masih menjabat posisi yang sama sebelum akhirnya menjadi penasehat urusan internasional bagi mantan ketua parlemen Iran.
Rouhani menandatangani perjanjian nuklir dengan negara-negara dunia, yang meringankan sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai imbalan atas pengetatan program nuklir negara itu.
Dalam dengar pendapat dengan parlemen, Minggu (22/8), Amirabdollahian mengatakan perundingan nuklir harus menjamin hak-hak rakyat Iran. Diplomat itu juga menyambut persahabatan dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Arab Saudi – saingan utama Iran di kawasan – 'demi keuntungan seluruh kawasan itu.”
Mantan menteri luar negeri Mohammad Javad Zarif menyampaikan ucapan selamat kepada Amirabdollahian atas konfirmasi parlemen. [em/lt]
