Para anggota parlemen Korea Selatan dengan suara bulat memakzulkan penjabat presiden pada Jumat (27/12), ketika negara tersebut sedang berjuang untuk keluar dari kekacauan politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer yang mengejutkan dunia oleh pendahulunya.
Han Duck-soo mengambil alih jabatan presiden dari Presiden Yoon Suk Yeol, yang diberhentikan menyusul pemungutan suara parlemen mengenai langkahnya untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.
Namun, anggota parlemen oposisi menuntut Han, yang juga menjabat sebagai perdana menteri, juga dicopot dari jabatannya. Alasannya, Han menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.
“Saya mengumumkan bahwa mosi pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disahkan. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk melakukan pemakzulan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik.
Penghitungan pemakzulan tertunda karena anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa melakukan protes di parlemen setelah Woo mengatakan hanya diperlukan suara mayoritas seadanya di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk melanjutkan pemakzulan.
Anggota parlemen PPP mulai berteriak dengan marah dan banyak yang bergegas menuju Woo, menuntut agar dia mengundurkan diri. Mereka tidak ikut serta dalam pemungutan suara.
Langkah itu menjadi pemakzulan kedua terhadap kepala negara Korea Selatan hanya dalam waktu dua minggu, sehingga menambah gejolak dalam lanskap politik negara yang dinamis.
Ini juga merupakan pemakzulan pertama terhadap penjabat presiden di Korea Selatan.
Pemimpin PPP Kweon Seong-dong mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Han "harus terus memimpin urusan negara tanpa tunduk pada pengesahan mosi pemakzulan oleh oposisi."
Namun, Han mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara bahwa dia “menghormati keputusan parlemen” dan akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya apakah akan mempertahankannya.
Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan bertindak sebagai penjabat presiden menggantikan Han.
Inti Pertikaian
Inti dari pertikaian saat ini adalah komposisi Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan menegakkan keputusan parlemen untuk memakzulkan Yoon dan sekarang Han.
Pengadilan saat ini kekurangan tiga hakim. Meskipun dapat dilanjutkan dengan enam anggotanya, satu saja suara yang berbeda pendapat akan mengembalikan posisi Yoon.
Pihak oposisi ingin Han menyetujui tiga calon lagi untuk mengisi kursi sembilan anggota, tetapi ia menolak melakukannya. Akibatnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu.
Sementara itu, polisi mengatakan pada Jumat (27/12) bahwa mereka telah memulai penggerebekan di rumah persembunyian presiden dan mengumpulkan rekaman dari kamera keamanan terdekat sebagai bagian dari penyelidikan darurat militer. [ft/rs]
