Keputusan parlemen Krimea yang didukung Moskow hari Kamis (6/3) muncul sementara para pemimpin Uni Eropa berkumpul untuk melangsungkan KTT darurat di Brussels untuk membahas bagaimana mendesak Rusia menarik mundur militernya yang menginvasi Krimea.
Para anggota parlemen Amerika juga bertemu Kamis (6/3) untuk membahas sanksi-sanksi ekonomi potensial terhadap Rusia.
Pemerintah Krimea, sebuah semenanjung di Laut Hitam yang mayoritas penduduknya Rusia, mengatakan, mereka menjadwalkan sebuah referendum mengenai kebergabungannya dengan Rusia pada 16 Maret. Presiden Rusia Vladimir Putin diminta untuk mempertimbangkan seruan itu.
PM Ukraina Arseniy Yatsenyuk, yang berada di Brussels menyebut keputusan parlemen Ukraina untuk bergabung dengan Rusia merupakan keputusan ilegal dan mengatakan pemerintahnya mendesak Moskow untuk tidak mendukung mereka yang menyokong separatisme.
Namun Yatsenyuk mengatakan, pemerintahnya terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan Moskow mengenai krisis tersebut.
Kantor berita Reuters mengutip Menteri Perekonomian Ukraina Pavlo Sheremeta yang mengatakan bahwa referendum mengenai status Krimea tidak konstitusional.
Langkah Krimea untuk meninggalkan Ukraina kemungkinan akan menggoyahkan usaha-usaha untuk mencari resolusi diplomatik bagi krisis itu.
Para anggota parlemen Amerika juga bertemu Kamis (6/3) untuk membahas sanksi-sanksi ekonomi potensial terhadap Rusia.
Pemerintah Krimea, sebuah semenanjung di Laut Hitam yang mayoritas penduduknya Rusia, mengatakan, mereka menjadwalkan sebuah referendum mengenai kebergabungannya dengan Rusia pada 16 Maret. Presiden Rusia Vladimir Putin diminta untuk mempertimbangkan seruan itu.
PM Ukraina Arseniy Yatsenyuk, yang berada di Brussels menyebut keputusan parlemen Ukraina untuk bergabung dengan Rusia merupakan keputusan ilegal dan mengatakan pemerintahnya mendesak Moskow untuk tidak mendukung mereka yang menyokong separatisme.
Namun Yatsenyuk mengatakan, pemerintahnya terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan Moskow mengenai krisis tersebut.
Kantor berita Reuters mengutip Menteri Perekonomian Ukraina Pavlo Sheremeta yang mengatakan bahwa referendum mengenai status Krimea tidak konstitusional.
Langkah Krimea untuk meninggalkan Ukraina kemungkinan akan menggoyahkan usaha-usaha untuk mencari resolusi diplomatik bagi krisis itu.
