Para anggota parlemen Libya yang diakui internasional telah menolak pemerintah persatuan yang disponsori PBB dan persetujuan dengan pemerintah saingan yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan yang telah melanda negara itu sejak penggulingan pemimpin sejak lama Moammar Gadhafi tahun 2011.
Associated Press mengutip anggota parlemen Libya, Essa al-Areibi, mengatakan bahwa 90 dari 140 anggota yang menghadiri sidang hari Senin menolak Kabinet persatuan. Dalam pemungutan suara terpisah, 84 anggota parlemen menolak persetujuan politik itu.
Persetujuan perdamaian yang ditengahi PBB itu, yang ditanda-tangani bulan lalu, mengharuskan pemerintah persatuan baru dengan para anggotanya dari pemerintah yang diakui internasional di Tobruk dan badan yang didukung Islamis di Tripoli.
Perjanjian itu adalah hasil perundingan beberapa babak antara kedua pemerintah yang bersaingan. [gp]
