Majelis tinggi parlemen Rusia telah membatalkan resolusi yang memberi mandat Presiden Vladimir Putin untuk mengirim pasukan Rusia ke Ukraina, memenuhi permohonan Putin yang diajukan Selasa untuk membatalkan misi itu.
Dewan Federasi memutuskan dengan perbandingan suara 153 lawan 1 untuk membatalkan keputusan yang dibuat bulan Maret untuk memberi Putin hak untuk mengirim militer Rusia ke Ukraina untuk membela warga negara Rusia dan warga Ukraina berbahasa Rusia.
Meski demikian, ketua komisi pertahanan dan keamanan Dewan Federasi itu, Viktor Ozerov, menegaskan bahwa parlemen bisa dengan cepat mengotorisasi kembali presiden Rusia itu untuk mengirim pasukan ke Ukraina, jika diperlukan.
Putin sendiri, Selasa, tampak mengisyaratkan bahwa pembatalan hak untuk mengirim militer ke Ukraina bersifat sementara, dengan menegaskan bahwa Rusia akan selalu melindungi etnik Rusia di Ukraina dan warga Ukraina yang merasa memiliki hubungan erat dengan Rusia.
Sementrara itu Sekjen NATO, Rabu, menyatakan ia tidak melihat tanda-tanda bahwa Rusia menghormati komitmen internasionalnya terkait Ukraina, dan menambahkan bahwa pertemuan hari Rabu di antara menteri-menteri luar negeri NATO akan membahas tentang pembangunan kemampuan militer Ukraina.
Anders Fogh Rasmussen Rabu menyatakan di Brussels bahwa para menteri luar negeri, termasuk menteri luar negeri Amerika John Kerry, akan meninjau kembali hubungan dengan Rusia dan akan memutuskan langkah selanjutnya.
Russia kemungkinan menghadapi sanksi-sanksi lebih keras dari negara-negara anggota NATO jika gagal memenuhi permintaan untuk membantu mengakhiri kekerasan antara kalangan loyalis Ukraina dan separatis Rusia di wilayah Ukraina.
