Parlemen Thailand akan melakukan pemungutan suara mengenai apakah akan menunjuk pemimpin partai progresif, Pita Limjaroenrat, sebagai perdana menteri pada 13 Juli, kata Ketua DPR yang baru, Rabu (5/7).
Partai Bergerak Maju (MFP) -- partai yang mengusung Pita -- meraih kursi terbanyak pada pemilu 14 Mei, tetapi tidak ada jaminan bahwa Pita akan dapat membentuk pemerintahan atau bahwa ia akan memimpin negara.
Partai prodemokrasi ini telah menyusun aliansi delapan partai, yang juga mencakup peraih kursi terbanyak kedua Pheu Thai, dengan total 312 kursi tetapi masih jauh dari 376 suara yang dibutuhkan di kedua majelis parlemen untuk mendukung Pita di posisi puncak itu.
Anggota parlemen senior Wan Muhamad Noor Matha, yang ditunjuk sebagai kandidat kompromi untuk peran ketua DPR yang sangat berkuasa pada hari Selasa telah menjadwalkan sidang bersama parlemen pada 13 Juli untuk memilih perdana menteri.
Ditanya apa yang akan terjadi jika Pita tidak mendapat cukup dukungan, Wan Noor berkata: "Parlemen akan memilih sampai kita memiliki perdana menteri".
"Jika suara yang diperoleh tidak mencapai 376, kami akan melakukan pemungutan suara lebih lanjut," katanya kepada wartawan.
Ia tidak menyebutkan berapa banyak peluang yang akan diberikan kepada Pita sebelum kandidat alternatif dicari.
MFP telah menghadapi penolakan dari dalam Senat yang beranggotakan 250 orang yang ditunjuk militer sejak kemenangan pemilunya. Senat Thailand tidak setuju dengan keinginan kontroversial partai itu untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand, dan rencana untuk menghentikan monopoli bisnis.
Partai Persatuan Bangsa Thailand mengatakan pada Rabu (5/7) bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan kandidat saingan untuk melawan Pita.
Perdana Menteri sementara, Prayut Chan-O-Cha, yang meraih kekuasaan melalui kudeta pada 2014 dan membentuk pemerintahan koalisi yang luas setelah pemilu 2019, mengupayakan pemilihan ulang di bawah bendera partai baru itu.
Sejumlah analis politik mengatakan secara teknis masih mungkin bagi Prayut untuk tetap berkuasa di bawah pemerintahan minoritas dengan dukungan dari Senat.
Namun, hasil pemilu yang baru dipandang sebagai penolakan nasional terhadap Prayut dan kekuasaan partai-partai yang terkait dengan militer.
Tawaran Pita untuk menjadi perdana menteri juga menghadapi tantangan lain di luar parlemen.
Komisi Pemilu Thailand melakukan penyelidikan bulan lalu untuk memeriksa apakah Pita memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena tuduhan memiliki saham di sebuah perusahaan media yang sekarang sudah tidak beroperasi.
Thailand tidak membolehkan anggota dewan legislatif memiliki saham di perusahaan media. [ab/uh]
Forum