Parlemen Turki, Kamis ini (2/1) dijadwalkan mengadakan voting mengenai apakah akan mengirim pasukan Turki ke Libya untuk membantu pemerintah dukungan PBB di Tripoli dalam memerangi pasukan yang setia kepada pemerintah saingannya di Libya Timur yang ingin merebut ibukota.
Para legislator diperkirakan akan menyetujui mosi itu dalam sidang darurat dan memberi mandat satu tahun bagi pengerahan itu, meskipun ada kekhawatiran bahwa pasukan Turki akan memperburuk konflik Libya lebih jauh lagi dan mengganggu stabilitas kawasan.
Pemerintah berbasis di Tripoli pimpinan PM Libya Fayez Sarraj telah menghadapi ofensif dari rivalnya, rezim yang berbasis di bagian timur yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Hifter. Pertempuran itu mengancam akan menjerumuskan Libya ke kekacauan yang menyerupai konflik 2011 yang menyingkirkan dan menewaskan diktator Moammar Gadhafi yang lama berkuasa.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bulan lalu mengatakan bahwa Sarraj meminta pengiriman pasukan Turki, setelah ia dan Sarraj menandatangani kesepakatan militer yang memungkinkan Ankara mengirim pakar dan personel militer ke Libya. Kesepakatan itu, beserta sebuah perjanjian terpisah mengenai batas-batas maritim antara Turki dan Libya, telah menimbulkan kemarahan di dalam dan di luar kawasan itu.
Ankara menyatakan pengerahan itu penting bagi Turki untuk mengamankan kepentingannya di Libya dan di kawasan timur Laut Tengah, di mana Turki merasa semakin terisolasi karena Yunani, Siprus, Mesir dan Israel telah menetapkan zona ekonomi eksklusif yang membuka jalan untuk eksplorasi minyak dan gas.
Rincian mengenai pengerahan yang mungkin dilakukan Turki itu belum diungkapkan. Mosi untuk membahas masalah ini di parlemen memungkinkan pemerintah untuk memutuskan cakupan, jumlah dan penetapan waktu pengerahan tersebut. [uh/ab]
