Partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi kalah dalam pemilihan legislatif di sebuah negara bagian penting. Ini merupakan kemunduran bagi partai itu, di tengah-tengah protes antipemerintah besar-besaran menentang undang-undang kewarganegaraan baru yang banyak diperdebatkan.
Menurut hasil yang diumumkan Komisi Pemilu India, Senin malam (23/12), Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi, diungguli aliansi yang digalang oleh partai Kongres yang beroposisi dan kelompok-kelompok berpengaruh di kawasan di Jarkhand, negara bagian di India Timur, di mana pemilu berlangsung bulan ini.
Pemilu itu diselenggarakan di tengah-tengah protes menyerukan pencabutan undang-undang kewarganegaraan, yang menurut para pengecamnya merupakan upaya terbaru pemerintah Modi untuk meminggirkan 200 juta warga Muslim India.
Ratusan mahasiswa, Selasa (24/12) berpawai melalui jalan-jalan kota New Delhi menuju Jantar Mantar, daerah yang ditetapkan untuk melakukan protes di dekat parlemen. Mereka berjalan di belakang spanduk besar bertulisan “Kami Rakyat India.”
Vipul Kumar Chaudhary, mahasiswa, mengatakan, tujuan pawai itu adalah untuk memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama. “India adalah kumpulan orang yang mewakili berbagai agama. Kami ingin melestarikannya,” ujarnya.
Juga Selasa (24/12), polisi menghalangi pimpinan partai Kongres, Rahul Gandhi dan saudarinya, Priyanka, untuk mengunjungi Meerut, kota di negara bagian Uttar Pradesh, yang telah mengalami bentrokan besar-besaran antara polisi dan demonstran pada hari Jumat lalu.
Mereka diminta berbalik dari pinggiran kota Meerut, sekitar 75 kilometer sebelah timur laut New Delhi, kata Rahul Gandhi kepada wartawan.
Pimpinan BJP, Selasa (24/12) menyatakan undang-undang kewarganegaraan yang baru itu bukan masalah dalam pemilu di Jharkhand, tetapi ketua partai Kongres RPN Singh mengatakan hasil pemiludi sanamerupakan penghinaan bagi partai Modi, yang hanya meraih 25 dari 81 kursi di parlemen negara bagian itu. Partai Kongres dan sekutu-sekutunya meraih 47 kursi, mengakhiri lima tahun kekuasaan BJP di negara bagian itu. [uh/ab]
