Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para buruh sepakat untuk menghidupkan kembali Partai Buruh yang didirikan almarhum Muchtar Pakpahan.
Setidaknya ada empat konfederasi besar yang akan menghidupkan partai ini, yakni KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI). Selain itu, ada 50 federasi serikat buruh, serikat petani, dan organisasi guruh yang juga akan ikut tergabung dalam partai tersebut.
"Kekalahan telak kaum buruh, petani, nelayan, guru, aktivis lingkungan hidup dan pegiat HAM dengan disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja menjadi salh satu faktor utama mengapa menghidupkan kembali Partai Buruh," jelas Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (3/10).
Ia menambahkan Partai Buruh yang akan dideklarasikan ulang pada Kongres di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021 ini siap mengikuti Pemilu 2024. Said mengatakan hal tersebut terlihat dari kesiapan syarat Partai Buruh sebagai peserta pemilu. Menurutnya, saat ini partai itu sudah memiliki kepengurusan di tingkat nasional 100 persen, 80 persen tingkat kabupaten/kota, dan 49 persen tingkat kecamatan.
"Kami tidak muluk-muluk sebagai partai yang mudah-mudahan bisa lolos verifikasi oleh KPU dan parliamentary threshold untuk membangkitkan kembali Partai Buruh," tambah Iqbal.
Iqbal mengatakan anggaran Partai Buruh nantinya akan berasal dari iuran anggota sehingga bersifat independen. Menurutnya, pola pembiayaan dari iuran ini sudah biasa dilakukan dalam serikat-serikat buruh.
Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mendukung Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh yang akan dideklarasikan ulang pada 4 Oktober 2021. Namun, ia meminta wakil ketua berasal dari sejumlah organisasi buruh yang bergabung dalam Partai Buruh ini.
"Wakil presiden (ketua) juga ada perwakilan petani, nelayan, dan perempuan. Inilah bentuk persatuan dan alternatif pembeda dengan partai-partai yang lain," jelas Agus Ruli.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai tidak mudah mendirikan partai baru. Alasannya syarat yang ditetapkan KPU cukup berat dan harus lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Ia juga mengingatkan tidak ada satupun partai baru yang bisa menembus parlemen pada pemilu 2019.
Selain itu, kata dia, pemilih dari kalangan buruh menyebar di sejumlah partai lain seperti Gerindra dan PDI Perjuangan. Karena itu, kata Siti, Partai Buruh perlu kerja keras untuk dapat bersaing di pemilu 2024.
"Semakin banyak partai, suara yang diperebutkan itu-itu saja. Jadi untuk pendatang baru, usahanya luar biasa berlipat ganda untuk meyakinkan pemilih partai baru ini," jelas Siti Zuhro kepada VOA, Minggu (3/10).
Siti Zuhro menambahkan terdapat sejumlah faktor yang akan menjadi penentu pilihan warga terhadap Partai Buruh, antara lain program partai dan calon legislatif. [sm/ah]
