JAKARTA —
Hasil rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Minggu (18/5) di Hotel Sultan, Jakarta, menunjukkan bahwa 56 persen pengurus Dewan Pimpinan Daerah menginginkan partai itu tidak bergabung dengan poros koalisi yang sudah ada, baik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun Gerindra.
Meski Partai Demokrat baru akan menyampaikan sikap definitifnya pada 20 Mei mendatang, tetapi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai penutupan rapimnas mengisyaratkan bahwa Partai Demokrat akan menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang.
Demokrat, ujarnya, bisa menjadi penyeimbang yang kritis dan cerdas bagi pemerintahan yang ada. Walaupun tidak ada di pemerintahan, ujar Yudhoyono, Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat di seluruh Indonesia.
Partai Demokrat, lanjutnya, ingin menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol kebijakan pemerintah supaya selalu berpihak kepada rakyat. Partai Demokrat juga bertekad melakukan pembenahan dan pembangunan partai lima tahun ke depan, tambahnya.
“Rapimnas juga berpendapat lebih mulia dan terhormat bagi Partai Demokrat untuk bersikap mandiri serta tidak perlu meminta-minta dari pihak manapun untuk sebuah kekuasaan. Partai Demokrat bisa menjadi kekuatan oposisi dan penyeimbang yang efektif, kritis dan cerdas untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap rasional dan juga pro-rakyat sebagaimana yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun terakhir ini,” ujarnya.
Meski mengisyaratkan akan jadi oposisi pada pemerintahan mendatang, namun Yudhoyono memastikan Partai Demokrat tetap akan memberikan suara dalam pemilihan presiden mendatang.
Dia mempersilahkan kader Partai Demokrat untuk memilih calon presiden yang ada, yang memiliki visi dan misi yang dinilai segaris dengan prinsip Partai Demokrat. Selanjutnya, ia meminta para calon presiden beserta partai-partai pengusungnya untuk berkompetisi secara sehat, mendidik dan mencerdaskan.
“Adalah baik bagi Partai Demokrat untuk memberikan kesempatan kepada partai politik lain beserta presiden yang diusungnya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat kita,” ujarnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan Partai Demokrat punya suasana psikologis yang siap untuk berada di luar kekuasaan.
“Ini menunjukan Pak SBY dan Partai Demokrat menunjukkan secara eksplisit bahwa mungkin ini menjadi pra-kondisi (prasyarat). Pra-kondisi ini penting menjadi sinyal bagi kekuatan lain. Partai Demokrat mungkin saja memposisikan diri di luar kekuasaan kalau opsi-opsi yang paling rasional bagi pilihan Partai Demokrat menjadi sangat terbatas,” ujarnya.
Meski Partai Demokrat baru akan menyampaikan sikap definitifnya pada 20 Mei mendatang, tetapi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai penutupan rapimnas mengisyaratkan bahwa Partai Demokrat akan menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang.
Demokrat, ujarnya, bisa menjadi penyeimbang yang kritis dan cerdas bagi pemerintahan yang ada. Walaupun tidak ada di pemerintahan, ujar Yudhoyono, Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat di seluruh Indonesia.
Partai Demokrat, lanjutnya, ingin menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol kebijakan pemerintah supaya selalu berpihak kepada rakyat. Partai Demokrat juga bertekad melakukan pembenahan dan pembangunan partai lima tahun ke depan, tambahnya.
“Rapimnas juga berpendapat lebih mulia dan terhormat bagi Partai Demokrat untuk bersikap mandiri serta tidak perlu meminta-minta dari pihak manapun untuk sebuah kekuasaan. Partai Demokrat bisa menjadi kekuatan oposisi dan penyeimbang yang efektif, kritis dan cerdas untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap rasional dan juga pro-rakyat sebagaimana yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun terakhir ini,” ujarnya.
Meski mengisyaratkan akan jadi oposisi pada pemerintahan mendatang, namun Yudhoyono memastikan Partai Demokrat tetap akan memberikan suara dalam pemilihan presiden mendatang.
Dia mempersilahkan kader Partai Demokrat untuk memilih calon presiden yang ada, yang memiliki visi dan misi yang dinilai segaris dengan prinsip Partai Demokrat. Selanjutnya, ia meminta para calon presiden beserta partai-partai pengusungnya untuk berkompetisi secara sehat, mendidik dan mencerdaskan.
“Adalah baik bagi Partai Demokrat untuk memberikan kesempatan kepada partai politik lain beserta presiden yang diusungnya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat kita,” ujarnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan Partai Demokrat punya suasana psikologis yang siap untuk berada di luar kekuasaan.
“Ini menunjukan Pak SBY dan Partai Demokrat menunjukkan secara eksplisit bahwa mungkin ini menjadi pra-kondisi (prasyarat). Pra-kondisi ini penting menjadi sinyal bagi kekuatan lain. Partai Demokrat mungkin saja memposisikan diri di luar kekuasaan kalau opsi-opsi yang paling rasional bagi pilihan Partai Demokrat menjadi sangat terbatas,” ujarnya.
