Tautan-tautan Akses

Partai yang Berkuasa Tolak Pemakzulan Presiden Korsel


Para demonstran mengecam pengumuman darurat militer yang mengejutkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan menuntut pemakzulan dirinya, di Seoul, Korea Selatan, Kamis, 5 Desember 2024. (Foto: Kim Kyung-Hoon)
Para demonstran mengecam pengumuman darurat militer yang mengejutkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan menuntut pemakzulan dirinya, di Seoul, Korea Selatan, Kamis, 5 Desember 2024. (Foto: Kim Kyung-Hoon)

Langkah oleh Partai Kekuatan Rakyat yang mengusung Yoon bisa berujung kekalahan dalam voting pada Sabtu (7/12) nanti. Sementara itu Polisi memulai penyidikan terhadap Yoon dan tiga pejabat lainnya atas tuduhan pengkhianatan.

Para pemimpin partai politik Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan mereka tidak akan mendukung mosi partai oposisi untuk memakzulkan presiden yang tengah menjadi kontroversi itu atas upayanya menerapkan darurat militer, yang hanya berlangsung singkat.

Han Dong-hun, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, mengatakan kepada para wartawan, Kamis (5/12), bahwa keputusan Yoon yang mengejutkan minggu ini sebagai “inkonstitusional." Dia menambahkan dirinya telah meminta presiden untuk meninggalkan partainya.

Namun dirinya dan Choo Kyung-ho, pemimpin parlemen PPP, mengatakan tidak satupun dari 108 anggota partai tersebut akan memberikan suara pada resolusi yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Resolusi pemakzulan diperkirakan akan diputuskan melalui pemungutan suara pada Sabtu (7/12). Partai Demokrat dan sekutunya memegang mayoritas besar di Majelis Nasional yang memiliki 300 kursi, dan hanya memerlukan beberapa pembelot dari PPP untuk meloloskan resolusi tersebut.

Delapan belas anggota parlemen PPP yang merupakan bagian dari faksi internal anti-Yoon termasuk di antara 190 anggota parlemen yang memilih untuk membatalkan keputusan darurat militer yang dikeluarkan presiden pada Rabu (4/12) pagi, hanya beberapa jam setelah pengumuman tersebut.

Jika Yoon dimakzulkan, dia akan diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Perdana Menteri Han Duck-soo. Kasus ini kemudian akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah Yoon harus tetap menjabat atau tidak. Jika dia terbukti bersalah, pemilu baru akan diadakan dalam waktu 60 hari untuk memilih penggantinya.

Dalam pidatonya pada Selasa (3/12) malam, Yoon membenarkan keputusannya dengan menyebutkan perlunya memberantas “kekuatan antinegara” dan “melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”

Kurang dari enam jam kemudian, setelah parlemen negara tersebut membatalkan keputusan darurat militer, Yoon mundur dengan mengatakan akan mencabut status darurat militer itu dan menarik pasukan.

Kurang dari tiga jam setelah deklarasi Yoon, anggota parlemen memilih untuk mencabut keputusan tersebut. Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, presiden diharuskan untuk mematuhinya ketika mayoritas anggota parlemen memilih untuk membatalkan darurat militer.

Orang-orang menyalakan lilin sebagai protes terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Kamis, 5 Desember 2024. (Foto: Ng Han Guan/AP Photo)
Orang-orang menyalakan lilin sebagai protes terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Kamis, 5 Desember 2024. (Foto: Ng Han Guan/AP Photo)

Kantor kepresidenan mengatakan pada Kamis bahwa Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dilaporkan mengusulkan gagasan darurat militer kepada Presiden Yoon, telah mengundurkan diri. Yong-hyun akan digantikan oleh pensiunan jenderal Choi Byung Hyuk, yang saat ini menjabat sebagai duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi.

Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon Ho, yang saat ini menjabat sebagai penjabat menteri pertahanan, mengatakan kepada komite parlemen pada Kamis bahwa Kim Yong-hyun juga membuat keputusan untuk mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional. Partai Demokrat juga telah mengajukan resolusi untuk memakzulkan Kim Yong-hyun.

Polisi nasional Korea Selatan mengatakan pada Kamis bahwa mereka sedang menyelidiki Yoon dan Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan karena berperan dalam keputusan darurat militer. Yang juga sedang diselidiki adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min. Jaksa telah memberlakukan larangan perjalanan terhadap Kim Yong-hyun.

Presiden KorSel akan Cabut Darurat Militer setelah Parlemen Menentang
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:01:43 0:00

Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon, mantan kepala jaksa yang terkenal karena retorikanya yang blak-blakan, telah menghadapi pertarungan politik yang sengit dengan oposisi dan terus-menerus mendapat peringkat dukungan yang rendah.

Jajak pendapat yang dirilis pada Kamis oleh Realmer, sebuah organisasi penelitian opini publik yang berbasis di Seoul, menunjukkan bahwa 74 persen warga Korea Selatan mendukung pemakzulan Yoon atas insiden darurat militer. Namun yang terpenting, 50 persen dari kaum konservatif menentang pemakzulan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Yoon masih mendapat dukungan dari banyak kaum konservatif.

Protes yang dimulai segera setelah deklarasi Yoon terus meluas. Serangkaian aktivis dan kelompok masyarakat sipil menyerukan “protes menyalakan lilin” setiap malam sampai Yoon mengundurkan diri. Protes diperkirakan akan menjadi yang terbesar pada akhir pekan ini. [ft/rs]

Recommended

XS
SM
MD
LG