Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Juru bicara penanganan kasus virus Corona Dr Achmad Yurianto, pada Rabu (22/4) ada 71 pasien yang dinyatakan sembuh. Total pasien yang sudah diperbolehkan pulang kini mencapai 913 orang.
“Sebaran pasien sembuh yang terbanyak adalah di DKI Jakarta 322 orang, Jawa Timur 101 orang, Sulawesi Selatan 75 orang, Jawa Barat 79 orang, Jawa Tengah 54 orang,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (22/4).
Meski demikian, masih ada korban yang meninggal dunia akibat virus ini. Pada Rabu (22/4), dilaporkan ada 19 orang tak mampu melawan serangan virus corona. Jumlah kematian akibat virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, tersebut kini menjadi 635.
Yuri mengungkapkan, ada 283 kasus konfirmasi positif baru, sehingga jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air hingga hari ini dikukuhkan menjadi 7.418. Sementara itu, katanya, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) tercatat 193.571, dan jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) sebanyak 17.754.
Dalam kesempatan ini, ia juga melaporkan bahwa sebanyak 38 laboratorium sudah beroperasi untuk mendeteksi virus corona dengan metode PCR. Jumlah laboratorium ini, kata Yuri akan bertambah seiring dengan datangnya reagen yang datang dari negara lain guna menunjang pemeriksaan ini.
Dengan terus bertambahnya kasus positif, Yuri kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik pada hari raya Idul Fitri kali ini. Menurutnya, hal tersebut akan membantu menurunkan laju penyebaran COVID-19.
“Jangan mudik, jangan bepergian, pastikan kita tidak tertular, dan tidak menulari. Karena perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala, atau orang dengan gejala ringan, saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan," kata Yuri.
"Atau bahkan kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala, atau dengan gejala yang ringan, karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi menulari keluarga kita yang ada di kampung. Jika kita memaksakan diri pulang ke kampung, maka kita harus di karantina selama 14 hari, sehingga makna pulang kampung tidak akan pernah kita dapatkan kecuali hanya menjalankan karantina 14 hari di kampung halaman sendiri,” imbuhnya.
Pemerintah Beri Insentif Pajak 18 Sektor Usaha
Dalam kesempatan yang lain, pemerintah terus memberikan stimulus ekonomi guna melindungi masyarakat yang terdampak pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberikan insentif pajak seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 21 Impor, PPh Pasal 25 kepada 18 sektor usaha yang terdampak COVID-19.
“Artinya untuk 18 sektor dan 749 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) akan bisa mendapatkan insentif perpajakan, atau hampir seluruh sektor perekonomian dapat insentif perpajakan,” ujarnya dalam telekonferensi usai Rapat Terbatas di Jakarta, Rabu (22/4).
Pemerintah, kata perempuan yang akrab dipanggil Ani ini akan menggelontorkan anggaran Rp35,3 triliun untuk memberi kelonggaran pajak. Anggaran itu juga termasuk pembebasan pajak untuk UMKM selama enam bulan agar tidak gulung tikar.
“Presiden juga menugaskan untuk melakukan pemulihan ekonomi dan memberikan support kepada sektor ekonomi yang terpukul akibat COVID. Terutama untuk usaha menengah kecil. Seperti yang tertulis dalam perppu no 1/2020 pasal 11, maka program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendorong sektor usaha yang terdampak COVID akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan menyelamatkan ekonomi nasional, melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan. Ini akan kita formulasikan,” jelasnya.
Pemerintah Tidak Akan Alihkan Anggaran Kartu Prakerja Menjadi BLT
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab polemik progam kartu Prakerja. Sejumlah pihak menyarankan anggaran Rp20 triliun untuk program ini lebih baik dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi ini.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk pemberian BLT kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya, alasan pemerintah mengkonversikan program Kartu Prakerja menjadi jaringan pengaman sosial dikarenakan sudah banyak sektor usaha yang terhantam akibat wabah COVID-19 yang berpotensi menimbulkan PHK atau karyawan yang dirumahkan.
“Situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock, demand shock, supply shock dan production shock. Maka tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan karena untuk melakukan PHK itu memakan waktu, karena biasanya memerlukan proses dan tidak immediate dan untuk langsung dilakukan dengan kartu prakerja ini. Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini sifatnya juga temporary, artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi kartu prakerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan pemerintah sejauh ini belum akan mengalihkan anggaran kartu Prakerja menjadi BLT.
“Saya juga akan menjawab bahwa untuk BLT ini sudah banyak. Mulai dari program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada 20 juta orang. Kemudian PPMT yang ditambahkan Rp200.000, nanti ada padat karya di Kementerian Pertanian, Kelautan, Pekerjaan Umum. Sehingga ini menjadi salah satu daripada jaringan pengaman sosial bukan satu-satunnya,” paparnya. [gi/ab]
