Seratus sembilan puluh empat Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada Kamis (11/11) pagi. Selain imbauan gencatan senjata TNI/Polri dan OPM, mereka juga berharap dunia internasional lebih peduli terhadap konflik di kawasan ini.
Situasi Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata, mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas. Sebelum ini, telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua pada 10 Desember 2020 dan permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika 31 Oktober lalu.
Selain menyebut bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,194 pastor Katolik ini bahkan berharap ada kepedulian dari dunia internasional, seperti dinyatakan Pastor Alberto John Bunai, Pr ketika membacakan seruan itu.
“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.
Berkonflik dan Miskin
Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu. Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.
Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan. Papua kaya akan sumber daya alam, kata Pastor, tetap rakyatnya berada miskin.
Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.
Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.
“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.
Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.
“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.
Para Pastor juga mendorong munculnya pertanyaan mengenai dana bantuan yang diberikan -- apakah dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di Tanah Papua; apakah dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan Orang Asli Papua (OAP); dan apakah dipakai dalam upaya genosida dan ekosida secara perlahan.
Gereja Katolik juga mendorong pemerintah Indonesia agar segera membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua, khususnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Semua pihak diingatkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Papua bukanlah tanah kosong. Ada banyak suku OAP dalam tujuh wilayah adat yang telah mendiaminya. Sejak 1969, Papua masuk menjadi bagian Indonesia. Karena itulah, negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyat. Menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat.
Kenyataannya, di Papua yang terjadi justru sebaliknya, dan karena itulah gereja merasa perlu bersikap. Gereja juga prihatin dengan dugaan praktik-praktik bisnis tidak etis yang dilakukan segelintir orang, dan mengorbankan warga Papua. Pengerahan pasukan keamanan disinyalir menjadi bagian dari pengamanan terhadap praktik bisnis ini.
Sikap Terbuka Menguntungkan
Aktivis pembela HAM, Theo Hesegem, mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang masih menutup Papua dari dunia internasional. Padahal desakan sudah diberikan sejumlah negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS). Negara-negara ini kerap berusaha menyudutkan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan PBB, dengan permintaan untuk membahas kondisi Papua.
Dalam pernyataannya pada 1 September 2021, OACPS menyatakan telah meminta kepada lembaga PBB, untuk mengirim sebuah misi ke Papua. Misi ini bertugas untuk menyusun laporan kondisi HAM, berdasar bukti-bukti di lapangan.
Menurut Theo, jika pemerintah Indonesia tidak segera membuka Papua, maka akan muncul kecurigaan bahwa memang sesuatu terjadi di sana.
“Menurut saya saatnya untuk PBB bisa masuk ke Papua. Kalau Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua terkait dengan isu hak asasi manusia, berarti logika berpikir kita itu Indonesia ada kesalahannya,” kata Theo.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ini mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Sejalan dengan pernyataan itu, kata Theo, jika memang tidak ada pelanggaran HAM, Komisi HAM PBB sebaiknya diizinkan masuk. Dengan begitu, katanya, mereka bisa membuktikan klaim yang disampaikan pemerintah Indonesia itu.
“Kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan, berarti kan ada sesuatu yang sedang ditutupi, yang ujungnya bisa-bisa muncul kecaman dari negara lain,” tambahnya.
Justru dengan memberi izin Komisi HAM PBB masuk, katanya, Indonesia akan keluar dari sorotan terkait isu HAM di Papua. Dugaan-dugaan yang selama ini muncul dalam berbagai pertemuan internasional, dapat ditemukan jawabannya.
“Tetapi, bukan hanya Komisi HAM PBB, termasuk juga wartawan internasional juga ikut dilibatkan masuk sehingga ada keterbukaan, transparans, baik oleh pemerintah atau Papua. Kira-kira siapa yang tipu, siapa yang benar,” ujarnya.
Tentu saja, aktivis HAM di Papua akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menelusuri persoalan ini sampai selesai. Theo bahkan menjamin, para aktivis ini tidak akan berpihak, baik ke pemerintah Indonesia maupun pihak OPM. Tujuan mereka adalah membantu pemerintah dan masyarakat Papua, mencari solusi mengakhiri konflik yang terjadi. Sementara ini, untuk mengatasi kondisi yang kian memanas di Papua, Theo mendesak adanya pembicaraan damai kedua belah pihak.
Pembicaraan itu akan berhasil jika di antara pemerintah Indonesia atau pihak Jakarta, dan masyarakat Papua, ada pihak independen yang menjadi jembatan. Tidak mungkin jika mediasi dijalankan oleh pemerintah sendiri karena masyarakat Papua tidak akan percaya pada proses itu.
Theo juga mengkritisi Presiden Jokowi, yang sudah berkali-kali berkunjung ke Papua tetapi belum berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di sana. Kunjungan itu, kata Theo, seolah hanya sebagai seremonial saja.
“Masyarakat Papua sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tetapi saya tidak mengerti dengan pandangan seorang Presiden, yang melakukan kunjungan berkali-kali, dan gagal menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” kata Theo. [ns/ab]
