Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok mengatakan, Minggu (26/7), pasukan keamanan akan dikerahkan di kawasan Darfur, Sudan, yang kerap dilanda konflik kesukuan, guna melindungi "warga dan musim pertanian."
Keputusan itu diambil setelah meningkatnya kekerasan mematikan, yang berawal dari sengketa lahan antara suku-suku Arab pengembara dan para petani dari suku-suku Afrika di kawasan Sudan barat itu.
Menurut seorang pemimpin suku setempat, sedikitnya 20 orang tewas pada Jumat (24/7) di Darfur Selatan oleh para pria bersenjata ketika mereka kembali ke lahan pertanian setelah absen selama lebih dari 15 tahun.
"Pasukan keamanan gabungan akan dikerahkan di lima negara bagian di Darfur untuk menjamin keselamatan warga dan melindungi musim pertanian," yang berlangsung dari Juli hingga November, kata Perdana Menteri Hamdok dalam pernyataan setelah menerima delegasi perempuan dari Darfur.
Pasukan gabungan ini akan mencakup para anggota militer dan polisi.
Mereka yang tewas Jumat (24/7) adalah warga suku-suku lokal yang diperbolehkan kembali ke lahan mereka berdasarkan sebuah perjanjian yang disepakati dua bulan lalu, dengan warga yang telah menetap disana selama konflik di Darfur. Perjanjian itu dilakukan di bawah pengawasan pemerintah.
Menurut PBB, konflik yang pecah pada 2003 antara rezim Omar al-Bashir yang mayoritas Arab dan para pemberontak dari minoritas etnis yang menganggap diri mereka terpinggirkan, telah menyebabkan ratusan ribu kematian dan jutaan mengungsi. [vm/ft]
