PBB membantah laporan media bahwa pihaknya menginstruksikan para hakim dalam mahkamah kejahatan perang Kamboja agar membebaskan salah satu kasus yang terkait dengan kekejaman Khmer Merah 30 tahun yang lalu.
Seorang jurubicara Sekjen PBB mengatakan hari Selasa mahkamah adalah badan yang independen dan bahwa PBB mendukung kemandirian judikatif di Kamboja dan di negara lain.
Sebelumnya pekan ini, laporan media mengatakan paling sedikit 5 pegawai PBB dari kantor penyelidikan mahkamah meletakkan jabatan mereka bulan April setelah perselisihan atas keputusan membebaskan kasus ke-3 mahkamah, yang melibatkan dua mantan perwiran tinggi Khmer Merah, yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan ribuan orang. Pemerintah Kamboja telah menentang diadilinya kasus itu.
Para peninjau internasional dari Prakarsa Keadilan Masyarakat Terbuka meminta kepada PBB hari Selasa agar menyelidiki tindak-tanduk dua hakim penyelidik, seorang Jerman dan seorang Kamboja, yang memutuskan untuk menutup atau membebaskan kasus tadi.
Pernyataan PBB tidak menyebut langsung permohonan Prakarsa Keadilan, tetapi mengatakan para hakim mahkamah kejahatan perang khusus di Kamboja harus diizinkan berfungsi bebas dari setiap campur-tangan luar, apakah mereka datang dari PBB, pemerintah kerajaan Kamboja, negara-negara donor atau organisasi masyarakat.
