PBB pada Kamis (28/10) mendesak para perwira militer yang menggulingkan pemerintah transisi Sudan yang dipimpin oleh pihak sipil untuk segera membebaskan semua pejabat yang terus ditahan secara tidak sah di negara Afrika Timur bagian utara itu.
Kudeta pada awal pekan ini terjadi setelah ketegangan antara para pemimpin militer dan pihak sipil meningkat dalam beberapa minggu terakhir.
Kudeta tersebut berpotensi menghentikan transisi Sudan menuju era demokrasi, yang dimulai setelah penggulingan diktator, Omar al-Bashir, dan pemerintahan islamisnya dalam sebuah pemberontakan rakyat pada 2019.
Pihak Militer telah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok setelah dia dilaporkan menolak memenuhi permintaan angkatan bersenjata agar dia membubarkan pemerintahan transisi.
Kudeta itu memicu protes dari para warga di dalam negeri dan seruan dari masyarakat internasional yang mendukung pemulihan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil.
Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada militer dan badan-badan keamanan Sudan agar berhenti melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai yang menuntut pemulihan pemerintahan sipil.
Sedikitnya enam duta besar Sudan telah berbicara menentang pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu, termasuk utusan negara tersebut untuk AS, Uni Eropa dan Prancis.
Figur kuat Sudan, Jenderal Abdel-Fattah Burhan, pada Rabu (27/10) memecat para diplomat pembangkang, yang juga termasuk duta besar Sudan untuk misi PBB di Jenewa, Qatar, dan China. [lt/em]
