PBB pada Selasa (20/2) mendesak Papua Nugini mengambil langkah segera untuk menangani akar penyebab kekerasan antarsuku. Port Moresby juga diminta melakukan rekonsiliasi setelah terjadinya beberapa bentrokan maut tersebut.
Belasan mayat berlumuran darah ditemukan di daerah pegunungan Papua Nugini setelah terjadinya pertikaian sejumlah suku yang bermusuhan pada Minggu pagi.
“Kami mendesak pemerintah Papua Nugini untuk menangani secara efektif kekerasan antarsuku yang meningkat dan bersama-sama dengan pemerintah provinsi serta pemimpin lokal dalam sebuah dialog untuk mencapai perdamaian yang langgeng serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di kawasan pegunungan,” kata juru bicara kantor HAM PBB, Jeremy Laurence.
Konflik di antara 17 kelompok suku meningkat secara drastis sejak Pemilu 2022 terkait sejumlah isu, termasuk perebutan tanah dan permusuhan klan, kata dia.
Pertikaian menjadi memburuk dan mematikan karena bertambahnya kepemilikan senjata api dan amunisi di kawasan itu, tambah Laurence.
“Kami mendesak pemerintah untuk memastikan penyerahan seluruh senjata, khususnya senjata api buatan industri,” kata dia lagi.
Laurenca juga mengatakan pemerintah Papua Nugini harus mengambil langkah-langkah segera untuk menangani akar penyebab kekerasan, dan bertindak ke arah rekonsiliasi.
PBB juga meminta masyarakat di wilayah pegunungan, khususnya perempuan dan anak perempuan, harus dilindungi, dan kekeraan lebih jauh harus dicegah.
Daerah-daerah yang penuh kekerasan dan tanpa penegakan hukum telah menjadi lokasi pembunuhan massal antara suku Sikin, Ambulin, Kaekin dan suku-suku lain yang bermusuhan selama bertahun-tahun. Setiap serangan balasan dalam pertikaian itu akan menyulut lingkaran kekejaman yang baru.
Klan-klan saling berperang di dataran tinggi selama berabad-abad, tetapi masuknya tentara bayaran dan senjata otomatis membuat pertikaian itu semakin mematikan dan meningkatkan siklus kekerasan. [ns/lt]
Forum