Negara-negara dapat mengurangi polusi plastik sebesar 80 persen hingga tahun 2040 dengan menggunakan teknologi yang ada dan mengubah kebijakan besar, ungkap Program Lingkungan PBB (UNEP) dalam laporan terbaru pada Senin (15/5).
Badan PBB yang berpusat di Kenya itu merilis analisisnya tentang pilihan kebijakan untuk mengatasi krisis limbah plastik, dua minggu sebelum sejumlah negara bertemu di Paris untuk putaran kedua pertemuan di mana mereka akan berunding menyusun perjanjian dunia yang bertujuan menghilangkan limbah plastik.
Laporan itu berfokus pada tiga pergeseran pasar utama yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi "sirkular" untuk menjaga agar barang-barang yang diproduksi tetap beredar selama mungkin. Cara-cara seperti penggunaan kembali, daur ulang, dan mengganti kemasan dari plastik ke bahan alternatif dapat digunakan untuk mengurangi sampah plastik.
"Jika kita mengikuti peta jalan ini, termasuk dalam negosiasi kesepakatan polusi plastik, kita bisa mencapai keuntungan besar di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Inger Andersen, Direktur Eksekutif UNEP.
Perundingan perjanjian yang dikenal sebagai INC2 itu akan berlangsung dari 29 Mei hingga 2 Juni dan diharapkan menghasilkan masukan penting untuk rancangan perjanjian awal, yang perlu dicapai sebelum perundingan putaran ketiga di Kenya pada November mendatang.
UNEP memperkirakan, promosi pemerintah soal opsi penggunaan kembali seperti sistem botol isi ulang atau sistem pengembalian barang, dapat mengurangi 30 persen sampah plastik hingga tahun 2040. [ps/jm]
Forum