Ini bukan pertama kali pembunuhan sewenang-wenang seperti ini terjadi. Pada 30 Desember, sembilan aktivis hak-hak suku pribumi Tumandok dibunuh di Panay dalam operasi gabungan polisi dan militer.
Laporan kantor Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan delapan laki-laki dan satu perempuan dibunuh dalam operasi gabungan polisi-militer yang terbaru ini.
Juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani mengatakan, polisi bertindak berdasarkan surat perintah. Dokumentasi itu disajikan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk menumpas New People’s Army, sayap bersenjata dari Partai Komunis Filipina.
Dia mengatakan, mereka masuk ke rumah para aktivis pada malam hari dan menembak mereka. Surat perintah itu, ujarnya, diperoleh untuk menggeledah dan mencari senjata sebagai bagian dari pemberontakan komunis.
“Namun, seperti yang Anda katakan, operasi-operasi ini dilakukan pada tengah malam dan mereka yang dibunuh memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan, pribumi, hak perumahan bagi orang yang tidak punya tempat tinggal atau orang yang terusir dari daerah kumuh di perkotaan," ujar Shamdasani.
Shamsadani juga mengingatkan kekebalan hukum polisi dan militer yang diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan mematikan ini sangat memprihatinkan dan harus segera diakhiri.
“Kami sangat khawatir bahwa pembunuhan terbaru ini menunjukkan eskalasi kekerasan, intimidasi, dan pelecehan, serta adalah upaya “menandai” para pembela HAM. Kita tahu sejarah advokasi HAM dimana para aktivis ditarget atau dituduh sebagai anggota dari sayap bersenjata Partai Komunis di Filipina," ujarnya.
Kepala kantor HAM PBB Michele Bachelet pada Juni telah memperingatkan bahaya pemberian label publik seperti itu, dan perlunya para pembela HAM, jurnalis, dan kelompok lain dilindungi.
Namun, menurut, Shamdasani, seruan Bachelet tidak dipedulikan, dan puluhan aktivis, dan beberapa jurnalis telah ditangkap, diintimidasi, dan dilecehkan sejak itu. [jm/ka]
