Dewan Keamanan PBB telah mengecam pertempuran di dua negara bagian di utara Sudan Selatan dan berulangnya pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pemerintah dan kelompok pemberontak awal tahun lalu.
Dalam pernyataan Minggu malam (17/5), Dewan Keamanan PBB mengatakan serangan militer pemerintah di negara bagian Unity telah menimbulkan aksi kekerasan berskala besar yang memaksa lebih dari 100 ribu orang mengungsi dan menghentikan pengiriman bantuan kepada warga sipil di daerah itu.
Dewan itu juga menyalahkan kelompok gerilyawan atas serangan terhadap kota Malakal di negara bagian Upper Nile.
Blok negara-negara Afrika Timur yang telah berupaya menengahi konflik antara pemerintahan Presiden Salva Kiir dengan kelompok pemberontak yang didukung mantan Wakil Presiden Riek Machar, mengatakan bahwa mereka “sangat frustrasi” dengan aksi kekerasan kelompok pemberontak di Malakal.
Otoritas antar-pemerintah mendesak kedua pihak untuk mengikuti perjanjian yang sudah ditandatangani dan menemukan solusi damai bagi krisis tersebut.
