JENEWA —
Para penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pelaku kejahatan dalam perang saudara di Suriah tidak akan bebas dari peradilan. Komisi Penyelidikan PBB mengatakan telah mengumpulkan daftar yang terus bertambah mengenai tersangka penjahat perang dari kedua belah pihak.
Dalam perkembangan terakhirnya mengenai perang Suriah, para penyelidik PBB memberikan bukti-bukti kejahatan dan metode-metode perang yang semakin brutal. Laporan tersebut mengatakan pihak-pihak yang berperang menggunakan warga-warga sipil sebagai sandera dan perisai manusia dalam konflik tiga tahun yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Laporan tersebut, diberikan pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mencakup apa yang disebut sebagai "pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan" yang dilakukan pasukan pemerintah dan pemberontak antara 20 Januari dan 10 Maret. Laporan itu mengatakan bahwa warga sipil berulangkali menjadi korban-korban aksi teror dari kedua belah pihak.
Laporan itu menuduh Negara Islam di Irak dan Levant yang terkait al-Qaida menggunakan gedung rumah sakit anak-anak di kota Aleppo di utara Suriah sebagai markas utama dan sebagai sarana penahanan. Komisi PBB tersebut mengatakan kelompok jihadis tersebut melakukan eksekusi tahanan massal pada hari-hari dan jam-jam sebelum diserang kelompok-kelompok pemberontak.
Para penyelidik mengecam pasukan pemerintah Suriah karena menjatuhkan "bom tabung" di Aleppo dan kota-kota lainnya. Mereka mengatakan senjata itu telah menyebarkan teror di antara populasi sipil dan menewaskan banyak warga.
Kepala Komisi Penyelidikan PBB Paulo Pinheiro memperingatkan bahwa para tersangka kejahatan perang itu akan diminta pertanggungjawabannya suatu hari nanti. Ia mengatakan komisi itu telah menuliskan daftar individu dan lembaga, unit militer dan badan keamanan serta kelompok bersenjata dan batalion mereka, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran dan kejahatan.
Duta Besar Suriah untuk PBB Faysal Khabbaz Hamoui menolak laporan tersebut, dengan menuduh para penyelidik bergantung pada kesaksian manipulatif dan laporan media yang salah. Ia menyebut laporan itu penuh bias dan dipolitisasi.
Pinheiro mengatakan daftar itu dibuat berdasarkan testimoni dari lebih dari 2.700 wawancara dan sejumlah besar materi dokumenter. Ia mengulangi desakannya supaya Dewan Keamanan PBB menyeret para tersangka Suriah ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
Dalam perkembangan terakhirnya mengenai perang Suriah, para penyelidik PBB memberikan bukti-bukti kejahatan dan metode-metode perang yang semakin brutal. Laporan tersebut mengatakan pihak-pihak yang berperang menggunakan warga-warga sipil sebagai sandera dan perisai manusia dalam konflik tiga tahun yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Laporan tersebut, diberikan pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mencakup apa yang disebut sebagai "pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan" yang dilakukan pasukan pemerintah dan pemberontak antara 20 Januari dan 10 Maret. Laporan itu mengatakan bahwa warga sipil berulangkali menjadi korban-korban aksi teror dari kedua belah pihak.
Laporan itu menuduh Negara Islam di Irak dan Levant yang terkait al-Qaida menggunakan gedung rumah sakit anak-anak di kota Aleppo di utara Suriah sebagai markas utama dan sebagai sarana penahanan. Komisi PBB tersebut mengatakan kelompok jihadis tersebut melakukan eksekusi tahanan massal pada hari-hari dan jam-jam sebelum diserang kelompok-kelompok pemberontak.
Para penyelidik mengecam pasukan pemerintah Suriah karena menjatuhkan "bom tabung" di Aleppo dan kota-kota lainnya. Mereka mengatakan senjata itu telah menyebarkan teror di antara populasi sipil dan menewaskan banyak warga.
Kepala Komisi Penyelidikan PBB Paulo Pinheiro memperingatkan bahwa para tersangka kejahatan perang itu akan diminta pertanggungjawabannya suatu hari nanti. Ia mengatakan komisi itu telah menuliskan daftar individu dan lembaga, unit militer dan badan keamanan serta kelompok bersenjata dan batalion mereka, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran dan kejahatan.
Duta Besar Suriah untuk PBB Faysal Khabbaz Hamoui menolak laporan tersebut, dengan menuduh para penyelidik bergantung pada kesaksian manipulatif dan laporan media yang salah. Ia menyebut laporan itu penuh bias dan dipolitisasi.
Pinheiro mengatakan daftar itu dibuat berdasarkan testimoni dari lebih dari 2.700 wawancara dan sejumlah besar materi dokumenter. Ia mengulangi desakannya supaya Dewan Keamanan PBB menyeret para tersangka Suriah ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
