Tiga tahun sejak junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis, pejabat tinggi HAM PBB menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya “meminta pertanggungjawaban militer” atas berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap penduduk sipil di negara itu.
Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Selasa (1/30) mengatakan bahwa krisis hak asasi manusia yang terus memburuk di Myanmar, kini hancur.
Menurutnya hal itu disebabkan kurangnya perhatian dunia terhadap penderitaan dan kesengsaraan rakyat Myanmar.
Jelang peringatan kudeta militer yang jatuh tepat pada hari ini sejak terjadi tahun 2021 lalu, komisaris tinggi itu mengatakan bahwa “pertempuran sengit antara militer dan kelompok oposisi bersenjata telah mengakibatkan pengungsian massal dan korban sipil”.
Karena militer Myanmar telah mengalami sejumlah kekalahan di medan perang, mereka kemudian melancarkan serangan dengan meluncurkan “gelombang pengeboman udara tanpa pandang bulu, dan serangan artileri”.
Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, sejumlah sumber yang dapat dipercaya di Myanmar telah membenarkan bahwa lebih dari 554 orang tewas sejak bulan Oktober, ketika aliansi tiga kelompok etnis bersenjata melakukan serangan terhadap junta militer.
Secara keseluruhan pada tahun lalu, sebanyak 1,600 warga sipil dibunuh oleh militer Myanmar.
Hingga 26 Januari tahun ini, sumber itu mengatakan sebanyak 26,000 orang menjadi tahanan politik, dengan hampir 20,000 orang masih ditahan dan “dilaporkan mengalami penyiksaan, penganiayaan, tanpa ada harapan untuk keadilan’.
Selama tiga tahun terakhir, dilaporkan lebih dari 1,500 orang “meninggal dunia saat ditahan oleh militer”. [ti/jm]
Forum