Laporan Kantor Komisariat Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia kondisi di Myanmar terlalu berbahaya bagi pemulangan secara aman dan bermartabat ratusan ribu pengungsi Rohingya yang lari ke Cox's Bazar, Bangladesh, untuk menghindari kekerasan dan penganiayaan di negara mereka. Laporan itu disampaikan Rabu (10/7) kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Lebih dari 730.000 pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp yang kumuh dan penuh sesak di Cox's Bazar. Meskipun kondisi di Bangladesh masih menyedihkan, para pejabat PBB mengatakan situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar utara lebih buruk dan menakutkan.
Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Kate Gilmore menyerahkan laporan itu kepada dewan HAM PBB. Ia mengatakan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine menghadapi diskriminasi serius dan berlanjut serta pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar dan kebebasan mereka.
"Kami terus menerima dan bisa memverifikasi laporan dari berbagai sumber, termasuk laporan mengenai kekerasan berbasis seksual dan gender, bahwa pelanggaran HAM terus berlangsung yang diduga dilakukan oleh anggota pasukan keamanan. Kondisi yang kondusif untuk pengembalian pengungsi benar-benar tidak ada," kata Gilmore.
Gilmore melaporkan pasukan keamanan menyerang dan membakar rumah dan toko Rohingya di beberapa kota kecil pada bulan Mei. Ia mengatakan kantornya menerima laporan tentang orang-orang yang hilang dan disiksa serta bentuk-bentuk pelecehan lainnya di dalam penahanan.
Ia mengatakan Muslim Rohingya tidak diberi akses pada layanan mendasar kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Ia mengatakan banyak yang telah dilucuti dari properti dan dokumen identitas mereka, pada dasarnya membuat mereka tanpa kewarganegaraan.
Gilmore menghimbau kepada pemerintah Myanmar untuk memulihkan situasi ini dan mengakhiri situasi tanpa kewarganegaraan Rohingya. Ia mengatakan tidak mungkin para pengungsi kembali ke tempat asal mereka sampai ada status pengakuan atas kewarganegaraan mereka.
Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa Kyaw Moe Tun mengatakan kesadaran hak asasi manusia dipromosikan di seluruh negaranya. Ia menyebut laporan PBB itu menyesatkan, tidak lengkap, dan penuh dengan tuduhan yang tidak bisa diverifikasi dan menyimpang dari kebenaran.
Moe Tun mengatakan, proses repatriasi harus dimulai sesegera mungkin untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan. Ia mengatakan Myanmar telah siap menerima orang-orang sejak Januari 2018, ketika negaranya dan Bangladesh menandatangani perjanjian pemulangan.
Ia juga mengatakan Myanmar memberi Bangladesh daftar lebih dari 1.200 pengungsi yang sudah diverifikasi dan berulang kali menyatakan keinginan mereka untuk kembali.
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB "tidak seorang pun warga Rohingya yang secara sukarela kembali ke Rakhine karena tidak ada lingkungan yang kondusif di sana." (my/al)
