JENEWA —
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan korupsi yang merajalela, propaganda dan informasi yang salah adalah biang keladi meningkatnya ketegangan di Ukraina.
Dalam laporan yang diluncurkan Selasa (15/4), komisioner tinggi PBB untuk hak asasi manusia menyerukan agar para pelaku pelanggaran HAM untuk diadili atas tindakan-tindakan mereka.
Laporan PBB melihat akar masalah krisis yang dihadapi Ukraina. Badan tersebut menyalahkan kerusuhan di negara itu pada korupsi yang merajalela dan ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akuntabilitas pelanggaran HAM oleh petugas hukum dan lemahnya aturan.
Pejabat HAM PBB mengatakan protes-protes pada November di ibukota Kyiv, yang umumnya berlangsung damai, telah berubah menjadi penuh kekerasan dan radikal karena penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh polisi khusus Berkut dan pasukan keamanan lainnya.
Laporan tersebut mengatakan 121 negara, terutama pemrotes, tewas dalam demonstrasi. Laporan itu juga mengutip sejumlah kasus penyiksaan dan perlakuan buruk. Para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran-pelanggaran terkait protes-protes Maidan harus diinvestigasi dan para pelaku harus diminta pertanggungjawaban.
Gianni Magazzeni, ketua kantor HAM PBB untuk Amerika, Eropa dan Asia Tengah, mengatakan kehancuran situasi di Ukraina disebabkan karena kurangnya penghormatan pada norma-norma internasional dan aturan hukum. Ia mengatakan pemerintah harus menjamin tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak-hak minoritas.
"Salah satu isu yang diangkat oleh komisioner tinggi pagi ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman, propanda dan penghasutan kebencian," ujarnya.
Laporan yang diterbitkan Selasa itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama dua kali misi di Ukraina pada Maret oleh Asisten Sekretaris Jenderal untuk HAM Ivan Simonovic dan sebuah pengawasan tim HAM PBB di lapangan.
Tim tersebut menemukan dugaan-dugaan kredibel mengenai penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan yang menyasar aktivis dan jurnalis yang melawan referendum 16 Maret yang menganeksasi Krimea untuk Rusia. Laporan PBB juga mengkritik kurangnya kebebasan berekspresi dan berkumpul dan hak-hak utama lainnya di daerah yang disengketakan itu.
Dalam laporan yang diluncurkan Selasa (15/4), komisioner tinggi PBB untuk hak asasi manusia menyerukan agar para pelaku pelanggaran HAM untuk diadili atas tindakan-tindakan mereka.
Laporan PBB melihat akar masalah krisis yang dihadapi Ukraina. Badan tersebut menyalahkan kerusuhan di negara itu pada korupsi yang merajalela dan ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akuntabilitas pelanggaran HAM oleh petugas hukum dan lemahnya aturan.
Pejabat HAM PBB mengatakan protes-protes pada November di ibukota Kyiv, yang umumnya berlangsung damai, telah berubah menjadi penuh kekerasan dan radikal karena penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh polisi khusus Berkut dan pasukan keamanan lainnya.
Laporan tersebut mengatakan 121 negara, terutama pemrotes, tewas dalam demonstrasi. Laporan itu juga mengutip sejumlah kasus penyiksaan dan perlakuan buruk. Para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran-pelanggaran terkait protes-protes Maidan harus diinvestigasi dan para pelaku harus diminta pertanggungjawaban.
Gianni Magazzeni, ketua kantor HAM PBB untuk Amerika, Eropa dan Asia Tengah, mengatakan kehancuran situasi di Ukraina disebabkan karena kurangnya penghormatan pada norma-norma internasional dan aturan hukum. Ia mengatakan pemerintah harus menjamin tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak-hak minoritas.
"Salah satu isu yang diangkat oleh komisioner tinggi pagi ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman, propanda dan penghasutan kebencian," ujarnya.
Laporan yang diterbitkan Selasa itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama dua kali misi di Ukraina pada Maret oleh Asisten Sekretaris Jenderal untuk HAM Ivan Simonovic dan sebuah pengawasan tim HAM PBB di lapangan.
Tim tersebut menemukan dugaan-dugaan kredibel mengenai penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan yang menyasar aktivis dan jurnalis yang melawan referendum 16 Maret yang menganeksasi Krimea untuk Rusia. Laporan PBB juga mengkritik kurangnya kebebasan berekspresi dan berkumpul dan hak-hak utama lainnya di daerah yang disengketakan itu.
