Delegasi-delegasi Libya telah menyepakati rencana untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden dalam waktu 18 bulan, sebagai bagian dari proses untuk mengakhiri satu dekade kekerasan dan instabilitas di negara tersebut.
Para partisipan forum dialog politik Libya mencapai kesepakatan pendahuluan mengenai peta jalan untuk mengakhiri masa transisi dan menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen yang kredibel, bebas, adil dan inklusif, kata penjabat utusan PBB untuk Libya, Stephanie Williams. Ia menyebut perkembangan itu sebagai suatu “terobosan.”
PBB mempertemukan 75 utusan Libya untuk mengikuti pembicaraan di Tunisia pada pekan ini. “Ada momentum nyata dan itulah yang kita perlu fokuskan dan dorong,” kata Williams kepada wartawan hari Rabu.
Para delegasi juga membahas penyusunan rencana mengenai pemerintah sementara untuk mempersiapkan pemilu dan menyediakan layanan.
Libya dalam keadaan tidak stabil sejak digulingkannya pemimpin lama negara itu, Moammar Gaddafi, pada 2011. Dua pemerintah bersaing memperebutkan kekuasaan di sana, yakni Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui internasional dan berkedudukan di ibu kota, Tripoli, serta Tentara Nasional Libya yang bersekutu dengan pemimpin militer di bagian timur, Khalifa Haftar.
Sementara pembicaraan politik itu berlangsung di Tunisia, ada perundingan terpisah di kota Sirte, Libya, mengenai rincian perjanjian kesepakatan gencatan senjata yang disetujui kedua pihak pada Oktober lalu. [uh/ab]
