Sekjen PBB mendesak dunia untuk mementingkan hak asasi manusia (HAM) dalam upaya-upaya pemulihan akibat virus corona untuk mencapai masa depan lebih baik bagi warga negaranya.
Dalam pidato di televisi yang ditayangkan pada peringatan tahunan Hari HAM Internasional, Kamis (10/12), Sekjen Antonio Guterres mengatakan pandemi COVID-19 telah memberi “dampak yang tidak proporsional pada kelompok-kelompok rentan” termasuk para petugas di garis depan, kaum lansia, difabel, perempuan dewasa dan anak-anak, serta warga minoritas.
Virus “telah berkembang karena kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, perusakan lingkungan hidup dan kegagalan hak asasi manusia lainnya, telah menciptakan kerapuhan sangat besar dalam masyarakat kita,” kata Guterres. Pada saat bersamaan, ujarnya, pandemi juga memberi para pemimpin suatu dalih untuk memberlakukan “tanggapan keamanan keras dan langkah-langkah represif yang membatasi ruang gerak masyarakat dan kebebasan media.”
Dalam pidato yang disampaikan hari Rabu (9/12) di Jenewa, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan kegagalan banyak negara untuk menangani virus ini dengan serius dan bertindak cukup cepat untuk mencegah penyebarannya, telah merongrong banyak masalah HAM di seluruh dunia, termasuk di antaranya ekonomi, hak-hak sipil dan politik.
“Mempolitisasi pandemi dengan cara ini adalah tidak bertanggung jawab, ini benar-benar tercela,” kata Bachelet. “Bukti dan proses ilmiah telah diabaikan, dan teori konspirasi serta disinformasi telah disebarluaskan dan dibiarkan, atau didorong untuk tumbuh subur.”
Mantan presiden Chili itu mengatakan tindakan-tindakan ini telah membuat diskriminasi, rasisme sistemik dan marjinalisasi kelompok paling rentan di dunia semakin berkembang, khususnya di negara-negara yang sedang dilanda konflik seperti Yaman, yang telah menderita akibat badai konflik dan pelanggaran, penyakit, blokade, dan kekurangan dana kemanusiaan selama lima tahun.
Meskipun dunia di ambang memiliki sedikitnya satu vaksin COVID-19 yang aman dan efektif, Bachelet mengatakan itu tidak akan mencegah atau mengobati kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Ia mengatakan satu-satunya hal yang dapat melakukan demikian adalah “vaksin hak asasi manusia,” yang kandungan intinya tertanam dalam Deklarasi Universal HAM, yang disahkan Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.
Secara global, pandemi telah menjangkiti sedikitnya 68 juta orang dan menewaskan lebih dari 1,5 juta, sebut Johns Hopkins University. [uh/ab]
