PBB meningkatkan tekanan terhadap pemerintah negara-negara Asia Tenggara yang selama ini enggan menyelamatkan para pengungsi dan migran yang terkatung-katung di laut, setelah penindakan keras terhadap penyelundup manusia.
Sebuah pernyataan bersama koalisi badan-badan PBB hari Selasa (19/5) secara langsung mengimbau para pemimpin Indonesia, Malaysia dan Thailand agar mengubah kebijakan mereka menolak kapal-kapal penuh pengungsi yang putus asa.
“Kami sangat prihatin atas laporan-laporan bahwa kapal-kapal penuh perempuan, lelaki dan anak-anak yang rentan tidak dapat mendarat dan terkatung-katung di laut tanpa memiliki makanan, air dan bantuan medis yang sangat diperlukan,” sebut pernyataan itu.
Ketiga negara itu mendapat kecaman internasional karena menolak kapal-kapal migran dalam beberapa hari belakangan, karena khawatir pantai mereka akan penuh sesak jika pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh diizinkan mendarat di sana.
Hampir 3.000 orang yang disebut manusia perahu itu telah diselamatkan atau berhasil mencapai daratan pekan lalu. Ribuan orang lainnya diduga masih terkatung-katung di laut dengan sedikit atau tanpa perbekalan.
Banyak di antara kapal migran itu ditinggalkan para penyelundup manusia setelah Thailand menindak keras jaringan penyelundup manusia yang luas.
Para korban kebanyakan adalah anggota kelompok minoritas Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sebagian adalah pengungsi yang menghindari penganiayaan karena agama mereka di Myanmar, di mana mereka tidak mendapatkan banyak hak-hak dasar mereka. Yang lainnya tampaknya adalah para migran karena alasan ekonomi dari negara tetangganya, Bangladesh.
