Dalam upaya memperkuat pemerintah Libya dan menghentikan penyebaran senjata ke tangan teroris dan milisi di negara tersebut, Dewan Keamanan PBB hari Selasa (14/6) memberi kuasa kepada angkatan laut Uni Eropa untuk menghentikan dan menggeledah kapal-kapal serta menyita pengiriman senjata gelap ke atau dari Libya.
Langkah itu akan memperluas tugas Operasi Sophia yang dilakukan Uni Eropa, yang selama setahun terakhir telah berusaha menghambat penyelundupan migran dari Libya di Laut Tengah.
"Kita semua tahu pelanggaran embargo senjata hanya menciptakan ketidakstabilan negara itu dan menguntungkan Da'esh , musuh kita bersama dan kelompok teroris lainnya," kata Duta Besar Perancis untuk PBB, François Delattre, menggunakan istilah bahasa Arab untuk Negara Islam (ISIS).
Tindakan Dewan Keamanan PBB itu disetujui dengan suara bulat, memberi wewenang kepada angkatan laut untuk menggeledah kapal-kapal yang dicurigai di lepas pantai Libya.
Jika ditemukan senjata dan bahan-bahan lain yang melanggar embargo senjata internasional, Uni Eropa dapat menyita senjata itu dan mengirim kapal-kapal serta awak mereka ke pelabuhan yang ditunjuk.
"Embargo senjata yang ada sekarang tidak sepenuhnya menghentikan arus senjata," kata Duta Besar Inggris Matthew Rycroft, yang delegasinya menyusun rancangan resolusi itu. "Senjata gelap merusak perdamaian dan keamanan kawasan."
Pekan lalu, diplomat tinggi PBB di Libya, Martin Kobler menyerukan penegakan lebih ketat atas embargo senjata, dan mengatakan negara ini "dibanjiri senjata, 20 juta senjata api di negara yang berpenduduk enam juta orang". Dia mengatakan, senjata-senjata itu tidak "jatuh dari langit, tapi datang melalui pengiriman ilegal dari laut dan darat."
Menurut resolusi itu, pemerintah Libya dapat meminta pengecualian untuk embargo guna mempersenjatai dan melengkapi pasukan keamanannya sendiri. Libya telah lama meminta amandemen ini. [ps/ii]
