PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA —
Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat dalam pemungutan suara pada Senin (24/12) untuk memulai kembali negosiasi mengenai rancangan perjanjian internasional untuk meregulasi perdagangan global senilai US$70 miliar untuk senjata konvensional, pakta yang selama ini ditentang oleh Asosiasi Senjata Nasional (NRA) di AS.
Delegasi-delegasi PBB dan aktivis-aktivis pembatasan senjata telah mengeluh bahwa pembahasan-pembahasan gagal Juli lalu sebagian besar karena Presiden AS Barack Obama takut mendapat serangan dari rivalnya dari Partai Republik, Mitt Romney, sebelum pemilihan umum 6 November jika pemerintahannya terlihat mendukung pakta tersebut. Pihak berwenang AS telah menyangkal tuduhan tersebut.
NRA, yang menjadi target kritikan intens atas reaksinya terhadap penembakan massal 15 Desember di Newtown, Connecticut, menentang ide perjanjian perdagangan senjata dan telah menekan Obama untuk menolaknya.
Namun setelah Obama dipilih kembali bulan lalu, pemerintahannya bergabung bersama anggota-anggota komite PBB yang lain dalam mendukung dimulainya kembali negosiasi untuk perjanjian tersebut.
Langkah tersebut dibakukan pada Senin ketika 193 negara anggota Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara untuk mengadakan negosiasi tahap akhir apda 18-28 Maret di New York. Sebanyak 133 suara mendukung diadakannya negosiasi, tidak ada yang menolak dan 17 abstain.
PBB, seperti halnya negara anggota PBB yang lain, dapat memveto perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut harus mendapat suara bulat untuk disetujui pada Maret.
Para aktivis pembatasan senjata mengatakan keputusan pada Senin tidak berarti pemerintah Obama benar-benar menginginkan perjanjian yang kuat. Perjanjian apapun yang disetujui pada Maret juga perlu diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara penandatangan sebelum berlaku. (Reuters/Louis Charbonneau)
Delegasi-delegasi PBB dan aktivis-aktivis pembatasan senjata telah mengeluh bahwa pembahasan-pembahasan gagal Juli lalu sebagian besar karena Presiden AS Barack Obama takut mendapat serangan dari rivalnya dari Partai Republik, Mitt Romney, sebelum pemilihan umum 6 November jika pemerintahannya terlihat mendukung pakta tersebut. Pihak berwenang AS telah menyangkal tuduhan tersebut.
NRA, yang menjadi target kritikan intens atas reaksinya terhadap penembakan massal 15 Desember di Newtown, Connecticut, menentang ide perjanjian perdagangan senjata dan telah menekan Obama untuk menolaknya.
Namun setelah Obama dipilih kembali bulan lalu, pemerintahannya bergabung bersama anggota-anggota komite PBB yang lain dalam mendukung dimulainya kembali negosiasi untuk perjanjian tersebut.
Langkah tersebut dibakukan pada Senin ketika 193 negara anggota Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara untuk mengadakan negosiasi tahap akhir apda 18-28 Maret di New York. Sebanyak 133 suara mendukung diadakannya negosiasi, tidak ada yang menolak dan 17 abstain.
PBB, seperti halnya negara anggota PBB yang lain, dapat memveto perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut harus mendapat suara bulat untuk disetujui pada Maret.
Para aktivis pembatasan senjata mengatakan keputusan pada Senin tidak berarti pemerintah Obama benar-benar menginginkan perjanjian yang kuat. Perjanjian apapun yang disetujui pada Maret juga perlu diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara penandatangan sebelum berlaku. (Reuters/Louis Charbonneau)
