Pimpinan UNAIDS, Selasa (8/6), mengatakan ketidaksetaraan adalah pendorong utama epidemi HIV/AIDS, seperti halnya dengan COVID-19.
“Ketidaksetaraan dalam kekuasaan, status, hak dan bersuara mendorong pandemi HIV,” kata Winnie Byanyima, direktur eksekutif UNAIDS.
“Ketidaksetaraan membunuh.”
Sejak kasus pertama dilaporkan 40 tahun lalu, UNAIDS mengatakan 77,5 juta orang telah terinfeksi HIV, dan hampir 35 juta orang meninggal karena AIDS.
Pada pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB, Byanyima mengatakan, jika ingin memenuhi targetnya untuk mengakhiri epidemi pada 2030, negara-negara harus mengakhiri ketidaksetaraan yang membuat HIV/AIDS bertahan.
“Hari ini kita menetapkan tujuan yang berani dan ambisius untuk menjangkau 95 persendari mereka yang membutuhkan pengobatan dan pencegahan HIV,” katanya.
“Untuk sampai ke sana, kita perlu menata kembali layanan HIV, membuatnya mudah diakses dan dirancang sesuai dengan kehidupan masyarakat.”
Byanyima mengatakan pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana kemauan politik bisa membantu mendorong sains dan dorongan yang sama perlu dilakukan untuk perawatan, pencegahan, pengobatan, dan vaksin HIV/AIDS.
Duta Perdamaian PBB, Charlize Theron pada Selasa (8/6) berpidato pada pertemuan itu melalui pesan video.
Aktris asal Afrika Selatan itu mengatakan seringkali orang yang paling rentan adalah yang paling kecil kemungkinannya memperoleh akses layanan yang mereka perlukan.
“Karena faktanya tetap, apakah kita menderita atau mati karena AIDS sering kali ditentukan oleh siapa kita, siapa yang kita cintai dan di mana kita tinggal,” kata Theron.
Negara-negara anggota PBB mengadopsi deklarasi politik tentang peningkatan kemajuan untuk mencapai tujuan 2030 itu, tetapi bukannya tanpa kontroversi.
Tepat sebelum diadopsi, perwakilan Rusia di PBB mencoba membuat majelis menyetujui tiga amandemen, yang akan menghapus bahasa mengenai penghormatan hak asasi orang yang menderita HIV/AIDS dan diakhirinya undang-undang yang diskriminatif dan membatasi berdasarkan status HIV seseorang.
Amandemen tersebut mendapat penolakan dengan suara mayoritas, dan rancangan teks asli, yang merupakan hasil perundingan dan kompromi panjang di antara negara-negara anggota, diadopsi dengan 165 suara mendukung, empat menentang dan tidak ada negara yang abstain. Belarus, Nikaragua dan Suriah bersama Rusia dalam pemungutan suara, menentang deklarasi tersebut. [my/ka]
