PBB menyerukan kepada Myanmar untuk memenuhi kesepakatan yang akan memberi badan dunia itu akses penuh ke negara bagian Rakhine, yang menjadi lokasi penumpasan militer yang brutal akhir tahun lalu terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.
Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), awal Juni lalu, menandatangani sebuah kesepakatan yang mengizinkan mereka menciptakan kondisi yang memungkinkan para pengungsi Rohingya kembali ke Rakhine dengan aman dan secara sukarela dari negara tetangganya, Bangladesh.
Namun, PBB dan UNHCR mengeluarkan sebuah pernyataan, Rabu (8/8), yang mengatakan bahwa permohonan mereka untuk beroperasi sejak pertengahan Juni lalu belum mendapat balasan.
Selain akses tanpa hambatan ke Rakhine, PBB juga menyerukan agar Myanmar memberi kebebasan bergerak bagi semua komunitas di Bangladesh, dan mengatasi akar penyebab krisis Rohingya.
Hampir 700 ribu Rohingya terpaksa berlindung di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, menyusul aksi keras pasukan militer Myanmar untuk membalas sejumlah serangan terhadap pos-pos keamanan yang dilakukan sejumlah militan Rohingya. [ab/uh]
