PBB sedang melaksanakan langkah-langkah untuk melindungi stafnya dari pelecehan seksual di tempat kerja dan menuntut pertanggungan jawab dari pelakunya.
“Kami tidak akan mentolerir pelecehan seksual kapan dan di mana saja,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres hari Jumat (2/2).
“Saya tahu tentang budaya yang didominasi laki-laki yang ada di dalam pemerintahan, sektor swasta, organisasi internasional, dan juga bagian-bagian dari masyarakat madani,” imbuhnya.
PBB mengumumkan sebuah inisiatif baru ditengah-tengah gerakan internasional yang semakin besar untuk menuntut pertanggung-jawaban dari pelaku pelecehan seksual di tempat kerja.
Gerakan media sosial seperti #MeToo dan #TimesUp, yang dimulai dari sektor film dan membeberkan produser, sutradara, dan aktor yang berkedudukan kuat, serta menyebar ke masyarakat. Dalam prosesnya, gerakan ini telah mengakhiri karir dari anggota-anggota kuat di media, politisi, dan pebisnis.
PBB juga tidak terkecuali. Harian Inggris The Guardian menerbitkan sebuah penyelidikan bulan lalu, yang mengutip lebih dari sepuluh staf PBB yang tidak mau disebutkan namanya mengakui telah jadi korban pelecehan seksual di tempat kerja dan malahan serangan seksual dalam lima tahun terakhir. [ps/jm]
