PBB menyatakan tidak akan terlibat dalam bentuk apapun dalam proses terkait referendum kemerdekaan di kawasan semi-otonom Kurdi di bagian utara Irak, yang direncanakan berlangsung bulan September.
Pernyataan Misi Khusus PBB untuk Irak (UNAMI) yang dilansir Rabu malam (14/6) dapat menimbulkan keraguan mengenai kredibilitas pemilu, yang telah memicu kritik luas dari pemerintah pusat di Baghdad serta beberapa negara di kawasan dan negara-negara Barat.
Pekan lalu, presiden kawasan Kurdi itu, Masoud Barzani, mengatakan bahwa referendum yang direncanakan berlangsung 25 September tersebut akan menentukan apakah kawasan Kurdi akan memisahkan diri dari Irak.
Pemungutan suara itu akan diadakan di tiga provinsi yang masuk kawasan Kurdi, tetapi juga di beberapa daerah yang disengketakan oleh pihak Kurdi dan pemerintah pusat. Kawasan-kawasan sengketa itu berada di bawah kontrol Kurdi sejak penyerbuan ISIS tahun 2014 di kawasan barat dan utara Irak serta penarikan pasukan keamanan dari daerah-daerah tersebut.
Tidak disebutkan alasan mengapa UNAMI tidak akan terlibat dengan referendum itu, tetapi ditambahkan bahwa UNAMI ingin meralat laporan-laporan yang tidak benar bahwa UNAMI ingin mengatur, mendukung atau mengawasi referendum itu.
Baghdad menyatakan referendum tidak dapat ditentukan oleh satu pihak saja dan ini akan menimbulkan masalah lainnya. Turki dan Iran, yang memiliki warga minoritas Kurdi yang besar, juga telah menyatakan perasaan tidak senang atas referendum itu. [uh/ab]
