Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Amerika Serikat atas laporan bahwa Washington telah memata-matai Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan pejabat senior PBB lainnya.
“Kami sekarang telah secara resmi menyatakan kepada negara tuan rumah keprihatinan kami mengenai laporan baru-baru ini yang menyebutkan bahwa komunikasi sekretaris jenderal dan pejabat senior PBB lainnya telah menjadi sasaran pengawasan dan campur tangan pemerintah AS,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan, Selasa (18/4).
Dia mengatakan PBB mengirim surat pada Senin (17/4) malam melalui Misi AS untuk PBB. Dia mengatakan pihaknya belum menerima jawaban apapun hingga Selasa sore.
Pemerintah AS belum mengomentari substansi dokumen yang bocor tersebut. Namun, pada 13 April, Jack Teixeira, anggota Garda Nasional Angkatan Udara yang diduga membocorkan dokumen itu, telah ditangkap terkait kasus tersebut.
Laporan terkait Guterres dan PBB muncul sebagai bagian dari kumpulan dokumen AS yang sangat rahasia yang bocor dan diedarkan di platform media sosial selama berminggu-minggu. Dokumen-dokumen itu berisi informasi sensitif tentang perang Rusia di Ukraina serta informasi tentang sekutu AS, termasuk Israel, Turki, dan Korea Selatan.
BBC pertama kali melaporkan pekan lalu bahwa Guterres mungkin telah dimata-matai, termasuk percakapan pribadinya dengan Wakil Sekretaris Jenderal Amina Mohammed. Dokumen yang bocor juga berisi kekhawatiran Washington bahwa Guterres terlalu akomodatif terhadap Moskow.
Laporan terbaru, yang diterbitkan pada Senin (17/4) oleh surat kabar Washington Post, menceritakan kemarahan Guterres atas sepucuk surat dari menteri luar negeri Ethiopia yang menolak rencana Sekjen PBB untuk mengunjungi wilayah Tigray di Ethiopia utara dalam lawatan ke Ethiopia pada Februari 2023 untuk menghadiri KTT Uni Afrika. Guterres memang mengunjungi Addis Ababa dalam perjalanan itu tetapi tidak berkunjung ke wilayah Ethiopia utara. [lt/rs]
Forum