Tautan-tautan Akses

Pejabat Pajak India Geledah Kantor BBC Setelah Siarkan Dokumenter Soal PM


Logo BBC terlihat di luar kantor pusat BBC di London, 19 Juli 2017. (AP/Frank Augstein, File)
Logo BBC terlihat di luar kantor pusat BBC di London, 19 Juli 2017. (AP/Frank Augstein, File)

Para petugas Departemen Pajak Penghasilan India mulai melakukan penggeledahan hari Selasa (14/2) di kantor-kantor BBC di ibu kota, New Delhi, kata tiga staf media penyiaran itu kepada Associated Press.

Pencarian dilakukan beberapa pekan setelah lembaga penyiaran Inggris itu merilis sebuah film dokumenter kontroversial yang mengevaluasi peran Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan anti-Muslim tahun 2002.

Ketiga karyawan BBC tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

Tim dari departemen pajak itu menyurvei kantor BBC di Delhi dan Mumbai, lapor kantor berita Press Trust of India, mengutip pejabat yang tidak mereka sebutkan.

Otoritas pajak India menolak mengomentari situasi tersebut. BBC tidak segera tersedia untuk berkomentar.

Polisi dan penjaga keamanan swasta berjaga di pintu gerbang sebuah gedung kantor BBC di New Delhi, India, Selasa, 14 Februari 2023. (AP/Altaf Qadri)
Polisi dan penjaga keamanan swasta berjaga di pintu gerbang sebuah gedung kantor BBC di New Delhi, India, Selasa, 14 Februari 2023. (AP/Altaf Qadri)

India melarang film dokumenter “India: The Modi Question” bulan lalu dan pihak berwenang bergegas untuk menghentikan pemutarannya dan membatasi klipnya di media sosial dalam sebuah langkah yang dikecam oleh para kritikus dan lawan politik sebagai serangan terhadap kebebasan pers.

Kementerian Luar Negeri India menyebut film dokumenter yang terdiri dari dua bagian itu sebagai “karya propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi yang sangat mendiskreditkan” dan tidak objektif.

BBC dalam sebuah pernyataan mengatakan film dokumenter itu “diteliti dengan cermat” dengan melibatkan banyak suara dan opini.

“Kami menawarkan hak kepada Pemerintah India untuk menjawab masalah yang diangkat dalam film dokumenter tersebut, pemerintah menolak untuk menanggapi,” kata pernyataan itu. [ab/lt]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG